Buka Rakor FKUB 2025, Wawali Ternate Bicara Soal Damai dan Persatuan

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate Tahun 2025, Rabu, 17 Desember 2025.

Rakor tersebut digelar untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antarumat beragama di Kota Ternate, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Dalam sambutannya, Nasri mengatakan Kota Ternate memiliki sejarah panjang sebagai kota yang terbuka dan kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Menurutnya, keberagaman merupakan anugerah yang harus dijaga dan dirawat bersama sebagai kekuatan dalam membangun daerah.

“Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, peran FKUB menjadi semakin strategis dalam menjaga suasana kebersamaan, toleransi, serta saling menghormati, agar seluruh rangkaian perayaan keagamaan dapat berlangsung aman, damai, dan khidmat,” ujar Nasri.

Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru harus dimaknai sebagai ruang refleksi untuk memperkuat nilai kasih, perdamaian, dan persaudaraan lintas iman sebagai fondasi persatuan dan keharmonisan di Kota Ternate.

Nasri menambahkan, FKUB tidak hanya berfungsi sebagai wadah dialog antarumat beragama, tetapi juga berperan sebagai penjaga harmoni sosial dan mitra strategis pemerintah dalam mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, Rakor FKUB menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam merawat kerukunan umat beragama di tengah tantangan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, dan arus globalisasi.

“Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk terus mendukung peran FKUB dalam menciptakan kehidupan beragama yang rukun, damai, dan saling menghormati sebagai fondasi stabilitas daerah dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Rakor FKUB Kota Ternate Tahun 2025 menghadirkan Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly dan Ketua FKUB Kota Ternate Thamrin Husain sebagai pemateri. Kegiatan ini diikuti oleh unsur tokoh agama serta para pemangku kepentingan terkait.