Bupati Halteng Tawarkan Solusi TPI–PPI Dalam Forum Kepala Daerah Se-Malut

Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara menjadi panggung strategis bagi para bupati dan wali kota untuk menyuarakan persoalan riil pembangunan daerah.

Dalam forum yang digelar di Kota Ternate, Rabu 17 Desember 2025, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Malan Sangadji tampil lantang menawarkan solusi konkret, mulai dari pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) hingga persoalan penyerapan hasil pertanian.

Forum yang dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur, serta 10 bupati dan wali kota se-Maluku Utara itu bertujuan untuk koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas tahun 2026.

Dalam sesi diskusi, Bupati Ikram menyoroti belum optimalnya pengelolaan TPI dan PPI yang saat ini berada di bawah kewenangan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, banyak fasilitas perikanan tersebut tidak berfungsi maksimal dan berpotensi menjadi aset mangkrak.

Ia mengusulkan agar pengelolaan TPI dan PPI dilakukan secara kolaboratif melalui mekanisme surat tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

“PPI di seluruh kabupaten/kota yang dikelola provinsi tidak berjalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halmahera Tengah. Kalau tidak ada kebijakan tugas pembantuan, TPI dan PPI hanya akan menjadi bangunan yang tidak termanfaatkan,” tegas Ikram di hadapan Gubernur Maluku Utara.

Tak hanya sektor perikanan, Bupati Ikram juga mengangkat persoalan krusial di sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Ia menjelaskan, produksi padi di Halmahera Tengah terus meningkat berkat optimalisasi lahan pertanian di wilayah Wairoro dan Trans Waleh. Namun, peningkatan tersebut justru menimbulkan tantangan baru.

“Produksi padi kita sudah over capacity. Pertanyaannya, siapa yang menyerap gabah petani? Bulog belum ada. Pemerintah provinsi harus hadir agar peningkatan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” ujarnya.

Menurut Ikram, tanpa kepastian penyerapan hasil panen, upaya pembukaan sawah baru dan peningkatan produksi berisiko merugikan petani.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Ikram juga memberikan catatan kritis terhadap laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Ia menilai laporan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pembangunan karena masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan data kabupaten/kota.

Ia mencontohkan sejumlah capaian strategis Halmahera Tengah yang belum tercantum, seperti alokasi anggaran pendidikan gratis dan beasiswa sebesar Rp19 miliar, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian tertinggi program kesehatan gratis.

“Laporan akhir tahun provinsi seharusnya terintegrasi dengan data kabupaten/kota agar mencerminkan kondisi Maluku Utara secara utuh,” katanya.

Ikram pun mengajak seluruh kepala daerah dan Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk duduk bersama menyusun basis data pembangunan yang lebih komprehensif demi mendorong Maluku Utara yang lebih maju dan berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Tengah atas berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah yang tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah mencapai 67 persen.

Gubernur Sherly mengimbau seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan capaian PKG sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar. Ia juga mendorong para kepala daerah memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).