Gubernur Sherly Ungkap Sisi Gelap Pertumbuhan Ekonomi 39 Persen Maluku Utara

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencatat lonjakan spektakuler hingga 39,1 persen pada kuartal III 2025, jauh melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, di balik angka fantastis tersebut, Gubernur Sherly Laos menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih harus dibenahi, terutama terkait kemiskinan, pendidikan, dan akurasi data sosial.

Hal itu disampaikan Gubernur Sherly saat Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara, yang digelar di Hotel Bela, Ternate, Selasa, 17 Desember 2025. Forum ini dihadiri para bupati dan wali kota, baik secara luring maupun daring.

Menurut Gubernur Sherly, lonjakan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh kontribusi besar dari tiga kabupaten dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 50 hingga 70 persen. Salah satunya, Kabupaten Halmahera Tengah, yang bahkan meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menekan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.

Meski demikian, tingkat kemiskinan Maluku Utara masih berada di 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen, dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini berada di angka 72, dengan target peningkatan 0,4 poin pada tahun depan.

Di sektor pendidikan, Gubernur Sherly menegaskan pemerintah provinsi telah mengalokasikan Rp31 miliar dari dana BOSDA untuk menggratiskan uang komite SMA. Ia menekankan, jika masih ada sekolah yang memungut iuran, masyarakat diminta segera melapor. Namun, di lapangan ditemukan sejumlah sekolah di kepulauan dengan jumlah murid yang minim dan ketergantungan tinggi pada guru honorer, sehingga kesulitan menutup biaya operasional.

“Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah, dan pada 2026 sebanyak 72 sekolah telah disetujui menerima bantuan pusat. Tapi data sekolah harus jujur, kalau tidak, justru tidak akan mendapatkan bantuan,” tegas Sherly.

Pemprov Maluku Utara juga menyoroti persoalan data kemiskinan yang belum akurat, yang berdampak pada minimnya jumlah penerima beasiswa provinsi. Dari target 1.000 mahasiswa, realisasi 2025 baru 540 penerima, karena banyak warga miskin tidak tercatat dalam desil 1–4. Untuk itu, pemerintah daerah akan memadankan data kependudukan Dukcapil dengan BPS agar kebijakan 2026 lebih tepat sasaran.

Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan 2026. Fokus utama adalah pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, agar benar-benar dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan pelosok Maluku Utara.