Puluhan Desa di Maluku Utara Masih Gelap, Gubernur Pastikan Listrik Tuntas 2027

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memastikan bahwa seluruh desa di wilayahnya yang masih gelap akan teraliri listrik paling lambat pada 2027.

Kepastian ini disampaikan setelah pertemuan antara pemerintah daerah dan pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, untuk mempercepat proses elektrifikasi, terutama di daerah-daerah terpencil.

Sherly mengungkapkan, masalah kelistrikan di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan daya listrik, tetapi juga soal perluasan jaringan ke wilayah kepulauan dan pedalaman yang sulit dijangkau.

“Secara sistem, kelistrikan di kabupaten dan kota sudah aman, namun tantangan terbesar kami adalah membangun jaringan listrik yang menghubungkan desa-desa yang terisolasi,” ujarnya.

Menurut pemaparan PLN, sejak Oktober 2025, pembangunan jaringan listrik baru dan rehabilitasi jaringan lama telah dimulai. Sebanyak 41 desa diperkirakan dapat menikmati pasokan listrik yang stabil pada Maret 2026, sementara 26 desa lainnya dijadwalkan mulai dikerjakan pada April 2026. Adapun sisa 14 desa yang masih tanpa listrik, diharapkan dapat rampung pada 2027.

Sherly menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau jalannya proyek ini agar target tersebut tercapai.

“Puluhan tahun desa-desa ini menunggu. Kami tidak ingin ada lagi penundaan. Jadwal yang disusun harus dipatuhi dan dieksekusi tepat waktu,” katanya.

Untuk wilayah Halmahera Utara, Sherly Laos menyebutkan bahwa daya terpasang saat ini mencapai 21 megawatt (MW). PLN berencana menambah kapasitas sebesar 8 MW pada Desember 2025, dan 10 MW serta 20 MW pada Maret 2026. Dengan penambahan ini, total kapasitas daya yang tersedia akan mencapai sekitar 51 MW.

“Meskipun saat ini kita masih mengandalkan genset pinjaman, sistem kelistrikan kami tetap aman. Dengan penambahan daya, diharapkan kelistrikan di wilayah ini bisa semakin stabil,” jelasnya.

Namun, meski ada progres, beberapa wilayah di Maluku Utara masih belum teraliri listrik, di antaranya Halmahera Selatan, Pulau Obi, Kepulauan Joronga, Halmahera Barat, Pulau Sula, dan Pulau Taliabu. Sementara itu, kota-kota seperti Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai telah berhasil mencapai 100 persen elektrifikasi.

Sherly juga menanggapi keluhan warga terkait pemadaman listrik di wilayah yang sudah teraliri. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan gangguan kelistrikan melalui layanan pengaduan PLN.

“Pemadaman yang terjadi umumnya disebabkan oleh gangguan pada jaringan, bukan karena kekurangan daya,” ungkapnya.

Sherly menekankan bahwa akses listrik memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan masa depan. Kami tidak ingin lagi ada anak-anak Maluku Utara yang belajar dalam gelap,” tegasnya.