Gubernur Sherly Tekankan Integritas MCP dan Kinerja Inklusif ASN di Apel Perdana 2026

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memimpin Apel Perdana Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 5 Januari 2026.

Apel tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sarnin Sehe, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Pemprov Maluku Utara sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan, salah satu capaian penting adalah efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta mendukung program pendidikan gratis melalui BOSDA dan pembebasan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti sejumlah prestasi nasional yang diraih OPD, di antaranya penghargaan untuk sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, keberhasilan Dinas Sosial dalam pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta masuknya Maluku Utara dalam lima besar nasional program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.

Namun demikian, Gubernur Sherly memberikan perhatian khusus terhadap capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebutkan bahwa skor MCP Maluku Utara berhasil meningkat dari 71 (zona kuning) menjadi 88,8 hingga 90 (zona hijau) pada akhir 2025.

“Untuk tahun 2026, saya menargetkan skor MCP kita bisa mencapai angka 95,” tegasnya.

Gubernur juga menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi 443 ASN yang hingga kini belum melaporkan, dengan batas waktu Maret 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly turut menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39,10 persen—tertinggi secara nasional pada kuartal III—namun dinilai belum sepenuhnya inklusif. Ia menilai kebutuhan pangan di kawasan industri masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Dinas Pertanian dan Perikanan harus segera memberikan output yang nyata. Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara juga akan sejahtera,” ujarnya.

Terkait manajemen sumber daya manusia, Gubernur mengungkapkan bahwa mulai 7 Januari 2026 akan dilaksanakan pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 59 jabatan berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) yang dilakukan melalui aplikasi SIMATA.

Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
“Tidak boleh ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan uang itu untuk keluarga. Saya membutuhkan ASN yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk membantu saya dan Pak Sarnin, Wakil Gubernur, dalam menuntaskan janji politik kami,” tegasnya.

Menutup arahannya, Gubernur Sherly mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan postur APBD Maluku Utara tahun 2026 sebesar Rp3 triliun, di mana 35 persen atau sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk gaji sekitar 10.000 ASN, ia menuntut kinerja maksimal demi melayani 1,4 juta penduduk Maluku Utara.

“Bekerjalah dengan hati, berbasis data, penuh tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi untuk kesejahteraan Maluku Utara,” pungkasnya.