Bukan Sekadar Janji, Gubernur Sherly Wujudkan Rumah Nelayan Sidangoli Dehe

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos pose bersama masyarakat Desa Sidangoli Dehe, Kabupaten Halmahera Barat. Foto: Humas Pemprov Malut

Komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat pesisir kembali dibuktikan. Puluhan nelayan di Desa Sidangoli Dehe, Kabupaten Halmahera Barat, yang selama puluhan tahun hidup di rumah terapung di atas laut, kini segera menempati rumah permanen.

Program pembangunan perumahan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bank Negara Indonesia (BNI) melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Sebanyak 36 unit rumah akan dibangun di atas lahan seluas 2 hektare yang telah memiliki status hukum jelas (clean and clear) berdasarkan persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gubernur Sherly menegaskan bahwa pembangunan rumah nelayan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

“Ini bukan sekadar janji, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat,” ujar Sherly.

Pembangunan perumahan Sidangoli Dehe ditargetkan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Prosesnya melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), BPN, hingga dukungan dari TNI agar pelaksanaan berjalan tepat waktu.

Di tengah progres pembangunan tersebut, Gubernur Sherly juga menaruh perhatian pada Desa Domato yang berdekatan. Desa ini sebelumnya dengan ikhlas menghibahkan lahan seluas 2 hektare untuk pembangunan perumahan Sidangoli Dehe. Namun hingga kini, pembangunan perumahan bagi warga Domato belum dapat direalisasikan akibat persoalan legalitas lahan.

Sherly pun mendesak BPN Halmahera Barat agar segera memperjelas status lahan di Desa Domato sehingga pembangunan perumahan dapat segera dimulai dengan dukungan dana CSR lainnya.

“BPN, Dinas Perkim, dan masyarakat harus duduk bersama menuntaskan persoalan lahan. Kita akan carikan sponsorship baru agar pembangunan tidak tertunda,” tegasnya.

Selain pembangunan hunian, Pemprov Maluku Utara juga mendorong peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Dinas Sosial akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah menggunakan aplikasi FASIH guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada BNI atas komitmennya mendukung program perumahan rakyat di Maluku Utara. Ia berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat terus diperkuat demi percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup warga pesisir di daerah ini.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga