Gubernur Sherly Koordinasi Cepat untuk Atasi Banjir di Halmahera Barat

Banjir akibat curah hujan tinggi melanda Kabupaten Halmahera Barat sejak Selasa sore, 6 Januari 2025, merendam sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Ketinggian air dilaporkan mencapai tiga meter, membuat puluhan rumah terdampak dan aktivitas warga lumpuh.

Menanggapi bencana ini, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama seluruh balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Ternate.

Gubernur Sherly menjelaskan bahwa pertemuan digelar untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir sekaligus merumuskan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang, meskipun kondisi air mulai berangsur-angsur surut.

“Hasil kunjungan lapangan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara bersama anggota DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, sebelum kejadian banjir sudah menyoroti adanya penyempitan aliran sungai. Hal ini disebabkan bangunan warga yang berdiri di jalur aliran air,” ujar Gubernur Sherly.

Ia menambahkan, aliran sungai kecil menuju sungai besar di wilayah Ibu terhambat oleh satu ruko dan satu rumah warga, sehingga kapasitas aliran air tidak sebanding dengan tingginya curah hujan.

“Penyebabnya adalah aliran sungai kecil itu tertutup bangunan, sehingga aliran menuju sungai besar menjadi sempit. Kecepatan aliran air tidak mampu mengimbangi curah hujan yang cukup tinggi,” jelasnya.

Meski banjir telah berangsur-angsur surut, Gubernur menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan dampak yang ditimbulkan. Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Maluku Utara sejak pagi telah berada di lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga terdampak dan menyiapkan langkah-langkah penanganan lanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Taib, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten dan Provinsi terkait penyempitan jalur air dari sungai kecil ke sungai besar di wilayah Ibu.

“Ada ruko dan rumah warga di kiri dan kanan aliran sungai yang mempersempit jalur air. Di lokasi itu perlu dilakukan sosialisasi karena seharusnya bantaran sungai bebas dari bangunan,” ujarnya.

Pertemuan lintas balai tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK), Balai Wilayah Sungai, serta Balai Pelaksana Pengawasan Jasa Konstruksi Wilayah (BP2JK). Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.