DPRD Ternate Soroti Ancaman Bencana: Sampah dan Drainase Jadi Fokus

Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, serta Kepala Dinas Perkimtan Kota Ternate. RDP ini membahas potensi bencana dan langkah-langkah penanggulangannya di wilayah Kota Ternate.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Musli Muhamad, kepada Halmaherapost.com, Kamis, 8 Januari 2026, menyampaikan bahwa hasil RDP bersama Komisi III DPRD akan segera ditindaklanjuti. Ia menilai sejumlah wilayah di Kota Ternate memiliki potensi rawan bencana yang perlu penanganan sejak dini.

“Daerah-daerah yang dianggap rawan bencana harus ditangani lebih awal agar dampaknya tidak semakin meluas,” ujar Musli.

Musli menjelaskan, DLH Kota Ternate pada tahun anggaran 2026 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp20 miliar, yang akan difokuskan pada penanganan sampah secara terintegrasi.

“Kami akan mengupayakan pola penanganan sampah yang berbeda, dimulai dari tingkat kelurahan dengan mengembangkan sistem pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, menegaskan pihaknya meminta seluruh OPD terkait untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan dan potensi bencana. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah sampah dan sistem drainase, khususnya di Kelurahan Akehuda.

“Di Akehuda, sampah kiriman kerap menyumbat selokan. Ketika debit air tinggi, terjadi luapan yang masuk ke rumah warga,” ungkap Syaiful.

Menurutnya, Komisi III telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait persoalan tersebut. Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa sistem drainase yang dibangun sudah sesuai, namun terdapat air rembesan dari kawasan Bandara Sultan Babullah yang mengalir ke permukiman warga.

“Air rembesan dari area Bandara inilah yang memicu genangan di pemukiman warga,” katanya.

Syaiful menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pengelola Bandara Sultan Babullah agar dibangun saluran drainase di sekitar selokan depan Mako Brimob. Rencana pembangunan drainase tersebut dijadwalkan pada tahun 2026.

“Aliran air dari hulu sangat mempengaruhi kondisi di hilir. Karena itu, kami juga meminta PUPR untuk melakukan survei terkait titik-titik sumbatan agar penanganannya lebih tepat sasaran,” tutup Syaiful.