Ekonomi Maluku Utara Melejit, Pemerataan Masih Jadi Tantangan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat hampir delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan, terutama di sektor ekonomi kerakyatan.

Hal itu terungkap dalam audiensi strategis Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Rabu, 7 Januari 2026.

Gubernur Sherly didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sementara jajaran Kementerian Keuangan dipimpin Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara yang juga menjabat Kepala Perwakilan Kemenkeu di daerah, Sakop. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku dari Ambon.

Dalam paparannya, Sakop menjelaskan peran strategis Kanwil DJPb sebagai TREFA (Treasurer, Regional Chief Economist, Financial Advisor) yang menghasilkan Kajian Fiskal Regional, Government Financial Statistics, hingga Analisis Peluang Investasi Daerah.

“Kondisi ekonomi Malut menunjukkan pertumbuhan fenomenal, hampir delapan kali lipat dibandingkan nasional, terutama didorong oleh industri pengolahan dan pertambangan,” kata Sakop.

Namun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi penopang ekonomi kerakyatan justru stagnan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya inklusif.

Komoditas pertambangan mendongkrak neraca perdagangan Malut dengan surplus US$6.499,33 juta, didukung ekspor feronikel sebesar US$8,02 miliar.

“Meskipun pertumbuhan tinggi, inflasi tetap terkendali di angka 1,63 persen year on year (yoy), di bawah rata-rata nasional 2,92 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hampir setara nasional. Rasio Gini naik menjadi 0,299, masih lebih baik dari nasional 0,375,” jelas Sakop.

Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani (NTP) masih di bawah target minimal nasional 105, sehingga pertumbuhan belum menjamin penurunan kemiskinan.

Dari sisi fiskal, APBN 2025 di Malut mencatat pertumbuhan pendapatan negara sebesar 47,31 persen (yoy), menjadikannya satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan penerimaan positif di regional PAPAMAMA.

Realisasi belanja APBN tercatat Rp17.048,52 miliar atau kontraksi 9,70 persen (yoy) akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Untuk APBN 2026, total alokasi APBN dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,5 triliun, turun 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Pagu belanja kementerian/lembaga sekitar Rp5,2 triliun untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya, sedangkan TKD mencapai Rp9,1 triliun dengan kontraksi 26,62 persen (yoy).

Capaian output APBN sektor infrastruktur hingga Desember 2025 tercatat 99,57 persen. Pembangunan meliputi jalan 2.644 km, jembatan 8.158 meter, dan saluran irigasi 38,43 km. Tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan 1.197 km, jembatan 14.557 meter, saluran irigasi 13 km, dan Program Cetak Sawah di Halmahera Timur seluas 1.836 hektare senilai Rp67,36 miliar.

Kinerja APBD hingga November 2025 cukup sehat, dengan pertumbuhan pendapatan 14,32 persen dan belanja 1,8 persen. Belanja pegawai Desember 2025 mencapai 37,13 persen dari total belanja, mendekati batas maksimum 40 persen.

“Perlu penerapan prinsip spending better agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih inklusif,” tegas Sakop.

Dalam mendukung UMKM, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat Rp637,39 miliar dengan 10.346 debitur, terkonsentrasi di Halmahera Timur dan Kota Ternate. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp2.885,4 juta, mengalami kontraksi 22,32 persen (yoy). Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengusulkan penyesuaian suku bunga untuk meningkatkan minat masyarakat.

Evaluasi program strategis menunjukkan 61 unit SPPG melayani 102.483 penerima manfaat MBG, 1.185 unit KDMP legal dengan 76 gerai, lima Sekolah Rakyat dari target tujuh unit, serta 38 unit rumah subsidi layak huni melalui FLPP dengan dana Rp4,69 miliar.

Kanwil DJPb siap mendukung potensi daerah melalui SMV BLU BPDP yang menangani komoditas perkebunan. Malut merupakan penghasil kelapa terbesar keempat nasional dengan kapasitas 6 juta butir per hari dan telah mengekspor minyak kelapa perdana melalui PT NICO. Pemerintah provinsi juga berencana kerja sama BUMN untuk pabrik pengolahan pala.

Gubernur menekankan bahwa penurunan alokasi fiskal menuntut sinergi lintas institusi. Ia mengusulkan penggunaan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dalam penentuan alokasi TKD dan berharap hak bagi hasil daerah tetap adil meskipun ada perubahan administrasi NPWP sesuai PMK 81/2024.

Ia meminta Sekretaris Daerah dan BPKAD menindaklanjuti evaluasi fiskal 2025, memitigasi risiko gagal salur TKD 2026, serta mendorong pemenuhan persyaratan DAK Fisik.

“Sinergi Kemenkeu dan pemerintah provinsi akan meliputi analisis potensi investasi daerah dan pembinaan BLUD untuk memperkuat PAD,” tandas Gubernur.