Kerja Sama Pemprov Maluku Utara–UGM, Gubernur Sherly Bicara Soal Nikel dan SDM

Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal dan pengembangan riset daerah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat, 9 Januari 2026.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Rektor UGM, Ova Emilia. Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis SDM dan riset terapan.

Gubernur Sherly Laos menegaskan, kolaborasi dengan UGM menjadi langkah penting di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tercatat tertinggi secara nasional, mencapai sekitar 39 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka. SDM lokal harus disiapkan agar bisa mengambil peran lebih besar, khususnya di sektor industri,” ujar Sherly.

Ia mengungkapkan, kawasan industri di Halmahera Tengah saat ini menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja. Namun, tenaga kerja lokal yang terserap baru sekitar 30 ribu orang. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM.

Sherly menyebut, kerja sama dengan UGM diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Maluku Utara diketahui menyumbang sekitar 50 persen produksi nikel nasional, sementara Indonesia memasok sekitar 40 persen kebutuhan nikel dunia.

“Potensi ini sangat besar. Karena itu, kita ingin membangun ekosistem pendidikan dan riset bersama UGM agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.

Selain sektor industri, Gubernur Sherly juga menyoroti ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah yang masih mencapai sekitar 80 persen, terutama untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lokal memiliki peluang besar untuk terlibat sebagai pemasok utama. “Petani dan nelayan lokal harus ikut terlibat agar perputaran ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat Maluku Utara,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan bahwa UGM telah lama terlibat dalam pembangunan Maluku Utara melalui berbagai program, salah satunya Kuliah Kerja Nyata (KKN). Saat ini, sebanyak 18 kelompok mahasiswa UGM menjalankan KKN di sejumlah wilayah, di antaranya Obi, Morotai Selatan, Pulau Hiri, dan Pulau Rao.

Ova menilai kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, sekaligus membentuk kepekaan sosial dan tanggung jawab sebagai insan terdidik. UGM, lanjut dia, berkomitmen menjalankan kolaborasi yang merakyat, mandiri, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam agenda penandatanganan MoU tersebut, Gubernur Maluku Utara turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang akan menindaklanjuti implementasi kerja sama tersebut.