Fraksi Demokrat DPRD Ternate Tegas Kritik Ranperda RTRW dan BPRS

Rapat Paripurna ke-3 dan ke-4 masa persidangan kedua Tahun 2026 DPRD Kota Ternate digelar pada Rabu, 21 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Demokrat DPRD Ternate memberikan pandangan kritis terhadap dua Ranperda strategis, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2026–2046 dan Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Junaidi A. Baharuddin, menegaskan bahwa RTRW adalah instrumen vital dalam mengarahkan pembangunan dan tata ruang Kota Ternate. Namun, terdapat perubahan visi yang dinilai signifikan dalam Ranperda terbaru.

“Visi awal Kota Ternate sebagai kota pesisir dan kepulauan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan dengan sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan, dan pariwisata berubah menjadi Kota Rempah Dunia yang mengedepankan sektor perdagangan jasa, pariwisata, perkebunan, dan perikanan,” jelas Junaidi.

Fraksi Demokrat juga menyoroti rencana pola ruang yang mencakup kawasan lindung geologi, cagar budaya, dan mangrove, serta Kawasan Strategis Kota (KSK) yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan.

Dalam penyampaiannya, Junaidi menyisipkan pantun bercanda agar suasana rapat tetap cair. Ia juga menegaskan perlunya perbaikan teknis, khususnya pada masa berlaku RTRW yang harus ditulis 2026–2046, bukan 2026–2045 seperti tertulis dalam dokumen.

Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti Ranperda Bank Syariah. Junaidi menilai keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam peraturan tersebut belum diatur dengan jelas. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum dan kelembagaan di masa depan.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan dan pembobotan ulang agar persoalan tersebut dapat diantisipasi sejak awal,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi momen penting bagi DPRD Kota Ternate dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan regulasi daerah yang berpengaruh langsung pada masyarakat dan perekonomian lokal.