Antisipasi Krisis Pangan, DPRD Ternate Dorong BUMD Jadi Penopang Utama

DPRD Kota Ternate melalui Panitia Khusus (Pansus) II mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penopang utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

Dorongan ini mengemuka dalam rapat sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Rapat sinkronisasi tersebut digelar bersama Dinas Pangan dan Dinas Pertanian Kota Ternate di Aula Dinas Pangan, Senin, 26 Januari 2026.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Ternate, Fuad Alhadi, mengatakan pembahasan Ranperda Cadangan Pangan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi krisis pangan, baik akibat bencana maupun gangguan pasokan dari luar daerah.

“Ranperda ini disiapkan untuk memastikan pasokan pangan di Kota Ternate tetap terjaga. Penguatan BUMD sangat penting agar pemerintah daerah memiliki instrumen yang mampu mengendalikan distribusi dan stabilitas harga pangan,” ujar Fuad kepada halmaherapost.com.

Menurut Fuad, Pansus II ingin mendengar langsung masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang nantinya bertanggung jawab sebagai pelaksana Perda. Ia menegaskan, keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan OPD, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan anggaran yang memadai.

“Kami ingin ketahanan pangan Kota Ternate benar-benar terjaga. Dalam kondisi darurat, pemerintah harus siap melakukan intervensi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Fuad menambahkan, keterbatasan lahan produksi pangan di Kota Ternate menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara kolaboratif. Karena itu, Pansus II mendorong agar BUMD ke depan berperan sebagai pengendali pasokan dan harga pangan melalui kerja sama lintas daerah.

“Kota Ternate minim lahan pangan dan masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Kerja sama antardaerah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Ternate, Muhamad Hartono, mengungkapkan bahwa Ranperda Cadangan Pangan sebenarnya telah disiapkan sejak tahun 2023. Namun, pembahasannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2026.

“Ranperda ini memiliki urgensi yang sangat strategis, terutama untuk penanganan bencana dan pengendalian harga pangan. Selama ini, intervensi pemerintah belum maksimal karena belum adanya payung hukum yang kuat,” kata Hartono.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan BUMD sebagai wadah stabilisasi harga pangan di daerah. Meski demikian, menurutnya, seluruh upaya tersebut harus diiringi dengan kesiapan anggaran yang memadai serta pengawasan yang ketat.

“Penganggaran harus benar-benar dikawal, karena sewaktu-waktu harga pangan di Kota Ternate bisa melonjak mengikuti kondisi pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Diketahui, sebagian besar pasokan pangan Kota Ternate masih bergantung pada daerah lain, seperti Manado dan sejumlah wilayah di Halmahera. Kondisi ini membuat penguatan sistem distribusi serta kerja sama dengan asosiasi pedagang menjadi kebutuhan mendesak.

Ketua Pansus II DPRD Kota Ternate, M. Ghifari Bopeng, dalam arahannya menegaskan bahwa rapat sinkronisasi ini bertujuan menyatukan persepsi terkait penguatan pasokan, stabilisasi harga, serta tata kelola pangan dalam kondisi krisis.

“Pertemuan ini untuk memperkuat sistem pasokan, stabilisasi harga, dan tata kelola pangan saat krisis. Semua itu akan menjadi substansi penting dalam Ranperda Cadangan Pangan,” tegas Ghifari.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok, mengingat Maluku Utara merupakan salah satu pintu masuk distribusi pangan di kawasan timur Indonesia.

“Pemerintah daerah harus mempersiapkan kebutuhan bahan pokok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar stabilitas pangan tetap terjaga,” pungkasnya.