Anggaran Pendidikan Maluku Utara Rp783 Miliar, Kadikbud Abubakar Ingatkan Program 2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mulai mengawali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar Kick Off Meeting di Sofifi, Rabu, 4 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dan dihadiri pejabat struktural, staf, serta para kepala sekolah, baik secara luring maupun daring.

Kick Off Meeting dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dikbud Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kesiapan pelaksanaan program pendidikan sejak awal tahun anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Abubakar mengungkapkan total alokasi anggaran pendidikan Provinsi Maluku Utara tahun 2026 mencapai lebih dari Rp783 miliar. Anggaran itu terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar lebih dari Rp536 miliar, Program Pengelolaan Pendidikan sekitar Rp222 miliar, serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp22,6 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp717 juta, Program Pengembangan Kesenian Tradisional sekitar Rp1,2 miliar, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp365 juta.

“Kegiatan ini menandakan bahwa seluruh jajaran sudah siap memulai pekerjaan tahun 2026. Saya optimistis target program bisa tercapai karena didukung oleh tim yang solid,” ujar Abubakar.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan anggaran agar seluruh program pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, Abubakar meminta semua pihak, baik internal maupun eksternal, ikut mengawal pelaksanaan program pendidikan sepanjang tahun 2026.

Abubakar juga menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah di Maluku Utara. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius dan harus segera ditangani melalui kebijakan serta program yang tepat.

“Ke depan, fokus kita ada pada dua hal utama, yakni memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan, bahkan diturunkan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perencanaan yang dimulai sejak awal tahun ini dapat memastikan seluruh program pendidikan tahun 2026 berjalan efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia.