Polri Dorong KUR untuk Petani Jagung, Bulog Siap Serap Hasil Panen

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Rapat ini bertujuan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan di seluruh Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri, Sabtu, 7 Februari 2026 itu diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng.

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung bagi kelompok tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Implementasi nyata program ini telah dilaksanakan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan telah disiapkan secara besar-besaran. Ia menjelaskan, BRI pada tahun 2026 menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung.

Tak hanya soal modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan harga di tingkat petani. Upaya ini dilakukan agar hasil panen tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 ditargetkan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Internal Bulog.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog," tegas Brigjen Langgeng.

Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak.

Melalui pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih mandiri, membayar kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

"Melalui sinergi lintas sektor dalam program ketahanan pangan 2026, Polri optimistis ekosistem jagung nasional akan semakin kuat dan mampu mendorong kemandirian serta kesejahteraan petani jagung Indonesia," pungkas Bri

gjen Langgeng.