Menyusuri Halmahera Utara Pascabanjir, Tim Pemprov Pastikan Instruksi Gubernur Tuntas

Jejak banjir masih terlihat di sejumlah titik di Halmahera Utara. Sungai yang melebar, jembatan yang tergerus, hingga longsoran yang sempat menutup jalan menjadi penanda kuat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini pada awal Januari lalu. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara turun langsung memastikan seluruh instruksi Gubernur dijalankan hingga tuntas.

Selama dua hari, 7–8 Februari 2026, Tim Penanganan Darurat Pemprov Malut menyusuri satu per satu titik terdampak banjir. Tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat Maluku Utara, serta melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ini bergerak dari Kecamatan Galela hingga Loloda Utara. Anggota DPRD Malut Dapil Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong, turut mendampingi peninjauan tersebut.

Langkah pertama dimulai dari Jembatan Ake Aru di ruas jalan Ngidiho–Lapi, Kecamatan Galela. Jembatan ini sempat memutus akses warga setelah opritnya terlepas sepanjang kurang lebih 69 meter akibat luapan sungai saat hujan lebat pada 6 Januari 2026. Kini, hasil penanganan darurat mulai terlihat. Akses jalan sudah kembali bisa dilalui setelah Pemprov Malut berkolaborasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara membangun ulang oprit dan menata alur sungai.

Dari Ake Aru, tim melanjutkan peninjauan ke Jembatan Ake Sakita dan Ake Pitao di Galela Utara. Struktur kedua jembatan tersebut terpantau mengalami kerusakan serius akibat terjangan banjir. Tim mencatat kondisi lapangan sekaligus memastikan langkah lanjutan agar akses warga tetap aman saat curah hujan tinggi kembali terjadi.

Perjalanan berlanjut ke Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara. Di Jembatan Ake Kusuwani, luapan air sungai menghantam kebun warga dan menggerus area sekitar jembatan. Sungai yang sebelumnya telah dinormalisasi dan dipasangi bronjong kembali mengalami kerusakan akibat derasnya arus air pada awal Januari lalu.

Di ruas Lapi–Darume, tim meninjau talud penahan longsoran dan jembatan yang sempat ambruk sebagian. Perbaikan telah dilakukan dan akses kini kembali normal. Meski demikian, tim tetap memantau detail pekerjaan agar infrastruktur yang dibangun mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem.

Kondisi paling mengkhawatirkan dijumpai di Jembatan Desa Pacao, Loloda Utara. Jembatan ini sempat putus akibat banjir dan kini hanya bisa dilalui melalui jembatan darurat berbahan batang kelapa. Akses memang kembali terbuka, namun kerawanan masih menjadi bayang-bayang warga setiap kali hujan turun.

Peninjauan ditutup di Desa Roko, Galela Barat. Di lokasi ini, alur sungai tampak semakin melebar akibat kikisan arus deras. Air sungai bahkan sempat meluap hingga ke atas jembatan dan merobohkan bronjong yang sebelumnya dibangun Pemprov Malut. Tim juga memastikan ruas jalan Galela–Kedi yang sempat tertutup longsoran kini sudah kembali dapat dilalui, meski material longsor masih terlihat di bahu jalan.

Bagi warga, kehadiran pemerintah memberi sedikit kelegaan. Amrul Walanda, warga Desa Pacao, mengaku banjir besar sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat hampir sepekan. Jalur tersebut merupakan satu-satunya akses menuju pusat kabupaten.

“Alhamdulillah, pemprov turun tangan membangun jembatan darurat. Kami menunggu sekitar satu minggu, lalu pengerjaannya kurang lebih 10 hari,” ujar Amrul.

Ia berharap jembatan permanen segera dibangun agar warga tidak lagi dihantui rasa cemas saat hujan deras turun berjam-jam.

"Terima kasih Gubernur, terima kasih juga pak Alsandri Kitong," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan bencana di Halmahera Utara merupakan banjir hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi pada 6–9 Januari 2026. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan sesuai instruksi Gubernur Maluku Utara untuk bergerak cepat di lapangan.

“Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami memastikan penanganan darurat dilakukan agar akses masyarakat tetap terbuka dan bisa dilalui,” ujarnya.

Anggota DPRD Malut, Aksandri Kitong, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Malut dalam mengawal penanganan pascabencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bukti bahwa instruksi Gubernur tidak berhenti di atas kertas.

“Kami di DPRD akan terus mengawasi agar penanganan ini benar-benar tuntas dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman,” tandas politisi Demokrat itu.