Hadapi Ramadan, Gubernur Sherly Perintahkan OPD Gerak Cepat Stabilkan Harga

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Instruksi itu disampaikan saat Sherly memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, Jumat, 13 Februari 2026.

Dalam arahannya, Sherly menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh sekadar rutinitas rapat dan laporan, melainkan harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Saya minta OPD terkait tidak bekerja biasa-biasa saja. Harus ada langkah konkret dan terukur agar harga tetap stabil,” tegasnya.

Data terbaru menunjukkan Maluku Utara mencatat inflasi 1,48 persen pada periode Januari–Februari 2026, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 8,79 persen. Sejumlah komoditas seperti ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas melaut serta tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah disebut sebagai faktor dominan.

Untuk menekan gejolak harga ikan, Sherly menginstruksikan optimalisasi cold storage melalui perbaikan fasilitas penyimpanan berkapasitas 100 ton dan penambahan 100 ton tahun ini. Ia juga melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga ketersediaan di pasar lokal.

Di sektor pertanian, Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Sementara itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur terus didorong guna mempercepat swasembada daging ayam dan telur.

Pemerintah Provinsi juga menyiapkan pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN untuk menekan biaya operasional nelayan.

Menghadapi Ramadan, Pemprov Malut bersinergi dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Paket pangan senilai Rp200 ribu akan dijual seharga Rp50 ribu selama Safari Ramadan.

Selain itu, Kios Sigap Pangan (KSP) akan digelar minimal delapan kali dalam sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar-pasar utama. Pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM di 10 kabupaten/kota serta pengawasan ketat distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.

Menutup arahannya, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kepala daerah di Maluku Utara.

“Pengendalian inflasi adalah kerja bersama. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok terjaga, kita harap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda Malut, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD.