Satu Tahun Kinerja Sherly-Sarbin: 84,3 Persen Warga Ternate Puas

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe, telah memasuki satu kepemimpinan. Oleh karena itu, Litbang HalmaheraPost merilis hasil survei evaluasi kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Ternate yang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan di Maluku Utara.

Hasil survei menunjukkan 84,3 persen masyarakat menyatakan puas. Angka tersebut terdiri dari 9,3 persen sangat puas dan 75 persen puas. Sementara itu, 10 persen responden menyatakan kurang puas dan 5,7 persen tidak puas.

Meski mayoritas menunjukkan apresiasi, survei ini juga mencatat 15,7 persen warga memberikan catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan pada tahun pertama.

Perumahan Diapresiasi, Infrastruktur Jadi Titik Lemah

Dalam pemetaan sektor kinerja, program perumahan menjadi faktor pendorong kepuasan tertinggi. Sebanyak 40,3 persen responden menyebut program rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai alasan utama mereka merasa puas.

Temuan ini menunjukkan kebijakan yang menyasar kebutuhan primer masyarakat memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik.

Di sektor pendidikan, kebijakan pendidikan gratis diapresiasi oleh 17,5 persen responden. Namun demikian, aspek infrastruktur menjadi faktor penghambat terbesar, dengan 5,7 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi pembangunan fisik dan layanan infrastruktur dasar.

Litbang mencatat adanya kecenderungan ketimpangan persepsi antara capaian program sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan fisik kota.

Sektor kesehatan dan sosial menyumbang 12,5 persen alasan kepuasan, terutama pada layanan kesehatan gratis serta perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis layanan publik langsung masih menjadi variabel utama dalam membangun legitimasi kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama kepemimpinan.

Catatan Litbang HalmaheraPost

Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, menegaskan bahwa angka 84,3 persen kepuasan menunjukkan legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum tentu mencerminkan kematangan tata kelola secara struktural.

Menurutnya, kepuasan publik pada tahun pertama masih ditopang dominan oleh program berbasis kebutuhan dasar, sementara sektor pembangunan fisik dan infrastruktur belum sepenuhnya menjawab ekspektasi warga.

“Mayoritas puas adalah modal sosial. Tetapi kritik publik adalah energi korektif. Pemerintah tidak boleh terlena pada angka, melainkan harus membaca pesan di balik data,” tegas Jufri.

Ia mengingatkan bahwa 15,7 persen suara kritis adalah sinyal dini yang harus segera direspons dengan percepatan kebijakan yang terukur.

“Dalam politik kebijakan, efek tahun pertama sering kali dipengaruhi momentum awal dan ekspektasi publik yang masih memberi ruang toleransi. Tahun kedua adalah fase konsolidasi. Jika akselerasi infrastruktur tidak berjalan progresif, maka angka kepuasan sangat mungkin mengalami koreksi,” ujarnya.

Jufri menambahkan, kepuasan publik bersifat dinamis dan sangat bergantung pada persepsi pemerataan manfaat pembangunan.

“Pemerintahan Sherly–Sarbin kuat di sentuhan sosial. Namun publik mulai menunggu sinergitas transformasi fisik kota. Modal 84,3 persen ini harus diterjemahkan menjadi reformasi tata kelola dan percepatan pembangunan yang lebih struktural,"tandas Jufri.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional di seluruh kecamatan di Kota Ternate.

Pengumpulan data berlangsung pada 29 Januari hingga 7 Februari 2026, sehingga potret opini publik yang tergambar mencerminkan persepsi warga pada periode satu tahun pemerintahan berjalan.