Kompak Pantau Beras dan Minyakita, Gubernur Sherly Minta Harga Tak Lampaui HET

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, kompak memantau langsung ketersediaan stok minyak goreng subsidi merek Minyakita dan beras di Gudang Bulog Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu, 4 Maret 2026.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap aman serta harga di tingkat konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama menjelang Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly menegaskan agar penyaluran Minyakita dilakukan sesuai ketentuan. Ia menyoroti masih tingginya harga jual di pasaran yang belum sesuai dengan HET sebesar Rp15.700 per liter.

“Saya sudah turun ke beberapa pasar, di Pasar Galala Tidore, Pasar Ternate juga. Harga Minyakita masih Rp20.000 sampai Rp22.000, padahal HET-nya Rp15.700. Ini harus kita benahi menjelang Lebaran Ramadan,” tegas Sherly.

Berdasarkan data yang diterima, kebutuhan Minyakita di Maluku Utara mencapai sekitar 1 juta liter per bulan. Sementara kuota Januari–Februari 2026 sebesar 600 ribu liter, namun realisasi yang masuk hingga awal Februari baru sekitar 165 ribu liter.

Stok tersisa saat ini sekitar 70 ribu liter dan akan segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota. Gubernur meminta laporan rinci terkait stok dan distribusi disampaikan paling lambat keesokan hari.

Ia juga menginstruksikan agar pasokan dibagi merata ke seluruh daerah guna menciptakan buffer stock di pasar rakyat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait diminta segera dilakukan untuk mempercepat tambahan pasokan sebelum Ramadan.

Menurut Sherly, keterbatasan pasokan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga melampaui HET di tingkat pedagang. Pemerintah daerah, lanjut dia, tidak akan tinggal diam.

“Kalau masih ada pedagang yang menjual di atas HET, tentu akan kita berikan teguran. Jika berulang, izin usahanya bisa ditinjau kembali,” ujarnya.

Selain minyak goreng, Gubernur juga menyoroti harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras premium yang dinilai masih dijual di atas harga ketentuan. Ia menilai praktik distribusi berlapis dari pemasok nonresmi turut memicu kenaikan harga.

“Inflasi kita dipicu terutama oleh beras dan minyak goreng. Karena itu distribusi harus kita awasi bersama,” kata Sherly.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tambahnya, akan terus melakukan pemantauan pasar hingga menjelang Ramadan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga.