Sampaikan LKPJ 2025, Wali Kota Ternate Beberkan Capaian dan Tantangan

Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman memaparkan capaian dan tantangan pembangunan tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate, Rabu, 4 Maret 2026.

Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi 6,50 persen dan capaian IPM tertinggi di Maluku Utara menjadi sorotan, di tengah kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata, itu dipimpin Ketua DPRD Rusdi, A. Im., dan dihadiri Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly, Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, serta para camat di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam pidatonya, Tauhid menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD.

“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Ekonomi Tumbuh Positif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate atas dasar harga konstan pada 2025 mencapai Rp9,41 triliun. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejumlah sektor menjadi penopang utama, di antaranya perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh 12,16 persen, jasa keuangan 9,97 persen, transportasi dan pergudangan 9,57 persen, serta real estate 8,57 persen.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp76,45 juta, sementara atas dasar harga konstan meningkat sekitar 5,34 persen.

Inflasi tahunan Kota Ternate tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,29. Kenaikan harga terutama dipicu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran.

IPM Tertinggi, Tapi Pengangguran Naik

Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate pada 2025 mencapai 83,01 poin, tertinggi di Provinsi Maluku Utara dan berada di atas rata-rata nasional 75,90.

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,92 persen, sementara persentase penduduk miskin naik menjadi 3,34 persen.

Tauhid mengakui kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.

“Kami menyadari masih terdapat tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, termasuk pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.

Realisasi Pendapatan 83 Persen

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Ternate tahun 2025 tercatat sebesar Rp926,8 miliar atau 83,12 persen dari target Rp1,11 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp925,4 miliar atau 83,07 persen dari target.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Ternate juga meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga nasional, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan, serta peringkat pertama Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menutup penyampaiannya, Tauhid berharap rekomendasi DPRD atas LKPJ tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta memperkuat sinergi pembangunan daerah.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan.