Harga Kebutuhan Pokok Naik, Gubernur Sherly Bawa Solusi untuk Warga Halmahera Timur

Ratusan warga Desa Nusa Jaya, Halmahera Timur memadati lokasi Gebyar Pasar Murah (GPM) Kamis, 5 Maret 2026.

Paket sembako murah yang disediakan Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin menjadi solusi menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Gubernur Sherly dalam arahannya mengapresiasi sinergi semua pihak yang mendukung kegiatan ini dan mengajak agar kolaborasi positif terus dijaga demi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, GPM bukan sekadar pasar murah, tapi juga bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

“Gerakan ini sangat membantu keluarga kami. Pengeluaran meningkat di bulan Ramadan, jadi kegiatan seperti ini sangat bermanfaat,” ujar Suhartati Duko (46), salah satu warga yang hadir sejak siang untuk memenuhi kebutuhan dapur.

Hal senada disampaikan Hawa Marajebesy (43). Gerakan ini sangat membantu mereka, apalagi dengan pendapatan terbatas.

“Terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur beserta jajarannya,” ucapnya penuh haru.

Ia berharap gerakan pangan murah ini dapat terus dilakukan, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, di mana harga kebutuhan pokok cenderung naik.

Dalam kegiatan pasar murah kali ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyediakan 1.000 paket sembako yang dijual dengan harga Rp 50.000 per paket. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 2 kg, dan minyak goreng 2 liter.

Selain penjualan sembako, kegiatan ini juga diisi dialog interaktif antara pemerintah dan warga. Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain permintaan bus sekolah dan alsintan. Dialog ini menjadi wadah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menampung masukan langsung masyarakat sehingga program yang diluncurkan bisa tepat sasaran.

Kehadiran GPM di Desa Nusa Jaya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi untuk hadir di tengah masyarakat. Kebijakan humanis ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.