Pemkab Halmahera Timur Serahkan LKPD 2025, Kunci Target WTP Kedelapan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, Selasa, 31 Maret 2026.

Dokumen laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, didampingi Wakil Bupati Anjas Taher, Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Turut hadir dalam penyerahan tersebut Kepala BPKAD Joko Lelono Ridwan, Kepala Inspektorat Irawan Mabud, beserta jajaran.

Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan laporan keuangan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati Haltim, Ubaid Yakub, menyampaikan bahwa setelah dokumen diserahkan, tim BPK akan melanjutkan tahapan pemeriksaan secara terperinci di lingkup Pemkab Haltim.

“Setelah penyerahan ini, sesuai mekanisme, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci di Pemkab Haltim mulai 6 April mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

“Selama ini Haltim sudah tujuh kali berturut-turut meraih WTP. Kami optimistis capaian itu bisa dipertahankan pada tahun 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat, menyebut seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai amanat undang-undang.

“Semua pemda, termasuk Haltim, sudah menyampaikan laporan tepat waktu. Selanjutnya, kami menunggu tim BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, terutama dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada tahun sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini bisa menjadi WTP kedelapan. Seluruh OPD, khususnya Inspektorat, diminta benar-benar mempersiapkan segala hal agar laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar yang diharapkan BPK,” jelasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus mempertahankan konsistensi prestasi di tingkat nasional.