Sekda Maluku Utara Dorong Kolaborasi dan Komitmen di Rakorda P3A 2026

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) P3A Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di Safirna Golden Hotel, Ternate, selama dua hari, 7–8 April 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kerja sama antar sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Malut.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian P3A RI, Destri Handayani, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Thomas Rizal, Kadis DP3A Provinsi Malut, Hairiah, serta Kadis DP3A Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

"Kolaborasi dan komitmen adalah kunci keberhasilan dalam perlindungan perempuan dan anak di Maluku Utara. Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Maluku Utara yang lebih sejahtera," ujar Sekda.

Sekda juga menyoroti pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Malut sebesar 80,8% pada 2025, yang berada di atas rata-rata nasional. Ia berharap Rakorda ini menjadi momentum untuk meminimalisir permasalahan perempuan dan anak, sejalan dengan misi Gubernur Maluku Utara dalam mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan SDM berkualitas, unggul, dan berdaya saing.

Sementara itu, Kadis DP3A Provinsi Malut, Hairiah, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakorda ini menjadi strategi percepatan peningkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Maluku Utara. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap 2/3 penduduk Malut yang merupakan perempuan dan anak, agar hak-haknya terpenuhi, terlindungi, dan diberdayakan.

Rakorda juga membahas isu ketimpangan gender, termasuk penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 1,28% dari 2018–2025. Selain itu, dilaporkan pula program-program yang telah dijalankan, seperti perlindungan khusus anak, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak.

Dalam sambutan yang dibacakan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian P3A RI, Destri Handayani, menyampaikan apresiasi atas strategi Pemprov Malut dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Ia mendorong sinergi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan PPPA.

Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Ketua Gugus Tugas KLA Provinsi Malut kepada Kadis DP3A Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan. Di antaranya Kota Ternate (predikat Madya KLA 2025), Tikep (kategori Pratama KLA), dan Kabupaten Haltim (kategori Pratama KLA).