Hadiri Munas X LDII, Pemprov Maluku Utara Dorong Peran Dakwah Jaga Harmoni

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan peran dakwah yang menyejukkan dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika global saat ini.

Hal itu disampaikan melalui kehadiran Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, yang mewakili gubernur dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2026 secara daring, Selasa, 7 April 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula DPW LDII Maluku Utara, Kota Ternate itu turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Maluku Utara, serta jajaran pengurus LDII setempat.

Munas X LDII yang berlangsung pada 7–9 April 2026 digelar di Ballroom Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur, dengan mengusung tema “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Beradab untuk Perdamaian Dunia”.

Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa Munas menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus menyelaraskan program kerja dengan perkembangan geopolitik global.

Menurutnya, LDII terus mengimplementasikan delapan bidang pengabdian untuk bangsa sebagai kontribusi nyata dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan program Asta Cita pemerintah.

Delapan bidang tersebut meliputi wawasan kebangsaan, prinsip keagamaan dan dakwah, pendidikan karakter, kesehatan alami berbasis herbal, ekonomi syariah, ketahanan pangan dan lingkungan, energi baru terbarukan, serta teknologi digital.

“Tagline ‘LDII untuk Bangsa’ harus dibuktikan. Kita harus memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global, baik ketahanan pangan, energi, maupun ekonomi,” ujar Chriswanto.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mengapresiasi tema Munas yang dinilai sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada pangan dan energi.

Ia juga menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait peningkatan biaya operasional. Namun demikian, pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan jemaah.

“Apapun yang terjadi, pertimbangan utama adalah keamanan dan keselamatan jemaah haji. Jika ada perubahan biaya akibat dinamika global, Presiden berpesan agar sebisa mungkin tidak dibebankan kepada jemaah,” ungkapnya.

Irfan memastikan jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana, dengan kloter pertama mulai masuk asrama pada 21 April mendatang.

Di Ternate, kehadiran perwakilan Pemprov Maluku Utara bersama unsur Forkopimda, MUI, dan pengurus LDII menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap peran organisasi keagamaan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Melalui Munas X ini, LDII diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam menjaga keutuhan NKRI melalui dakwah yang menyejukkan dan penguatan kemandirian ekonomi umat.