Dorong Perikanan Halmahera Selatan, DKP Maluku Utara Perkuat Infrastruktur dan Budidaya

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong penguatan sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas budidaya.

Komitmen tersebut ditegaskan Kepala DKP Maluku Utara, Fauji Momole, saat menghadiri agenda Sompasiom Perikanan dan Kelautan yang digelar di Aula Bupati Halmahera Selatan, Jumat, 10 April 2026.

Fauji menjelaskan, pembangunan cold storage atau pabrik es menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. Fasilitas ini dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan agar tetap segar dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Pembangunan pabrik es ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun tetap membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah Halmahera Selatan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan infrastruktur, DKP Maluku Utara juga melanjutkan program budidaya rumput laut yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Pada 2026, program tersebut ditingkatkan baik dari sisi kapasitas produksi maupun dukungan sarana dan prasarana.

Pengembangan rumput laut difokuskan di Pulau Obi dan Desa Joronga. Bantuan yang diberikan meliputi bibit unggul, peralatan budidaya, hingga sarana pendukung lainnya.

“Tahun ini kita tingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi bibit maupun peralatan budidaya,” kata Fauji.

Sementara itu, program desa nelayan juga menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi pesisir. Saat ini, terdapat sekitar 15 desa yang masuk dalam rencana pengembangan, meski masih akan diverifikasi lebih lanjut.

“Untuk desa nelayan ada sekitar 15 desa, tapi itu masih harus diverifikasi. Besok kita akan turun langsung melakukan verifikasi di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang,” jelasnya.

Fauji menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk program desa nelayan tergolong besar, yakni sekitar Rp23 miliar per desa. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dengan anggaran sebesar itu, desa yang ditetapkan harus mampu mengelola dengan baik dan sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Pemprov Maluku Utara berharap, berbagai program tersebut mampu memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, khususnya di wilayah pesisir Halmahera Selatan.