Wagub Sarbin Beberkan Tiga Isu Krusial ke BAM DPR RI

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membeberkan tiga isu krusial daerah saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Royal Resto Ternate, Senin, 27 April 2026.

Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, itu bertujuan menyerap langsung aspirasi pemerintah daerah terkait berbagai persoalan, mulai dari dampak pembangunan hingga isu sosial di Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Sarbin menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Kepulauan sebagai bentuk afirmasi bagi daerah berciri kepulauan.

Ia menyebut, sedikitnya 10 provinsi telah mendorong regulasi tersebut, termasuk Maluku Utara yang memiliki wilayah laut jauh lebih luas dibanding daratan.

“Karakteristik daerah kepulauan seperti Maluku Utara membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Sarbin juga menyoroti status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Menurutnya, Pemprov Malut terus mendorong percepatan pembangunan Sofifi, termasuk memperkuat konektivitas dengan kabupaten terdekat.

“Kami berharap ada keberpihakan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat pembangunan Sofifi,” katanya.

Isu berikutnya yang disampaikan adalah kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sarbin mengaku kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Kami berharap tidak ada pembatasan tenaga kerja apalagi sampai dirumahkan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah lingkar tambang.

“Ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya terealisasi.

“Aspirasi ini akan kami perjuangkan di tingkat pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI DPR RI,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa isu tanggung jawab lingkungan melalui program CSR perusahaan menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan hak-hak masyarakat di wilayah pertambangan tetap terpenuhi.

“Ini akan kami dorong melalui forum CSR agar bisa dikerjakan secara bersama,” tandasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara yang ikut menyampaikan berbagai persoalan daerah untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.