Gubernur Sherly Usulkan Ratusan Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascagempa dan Konflik Sosial

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan pascagempa bumi dan konflik sosial yang terjadi di awal April 2026.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sherly Laos dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada 28 April 2026.

Dalam pemaparannya, Sherly menjelaskan bahwa Maluku Utara mengalami dua peristiwa besar secara beruntun. Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada 2 April 2026 berdampak pada lebih dari 2.000 warga di sejumlah wilayah terdampak.

Sehari setelahnya, konflik sosial terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, yang turut memperburuk kondisi keamanan dan sosial masyarakat.

“Total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp136 miliar untuk pemulihan pascabencana dan konflik sosial,” ujar Sherly dalam rapat tersebut.

Ia merinci, anggaran tersebut terdiri dari sekitar Rp79,9 miliar untuk penanganan awal dan stabilisasi keamanan, serta sekitar Rp57 miliar untuk rehabilitasi permukiman dan fasilitas sosial.

Menurut Sherly, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat, termasuk pengamanan wilayah, penanganan warga terdampak, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, percepatan pemulihan tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan pemulihan di Maluku Utara melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Sherly menambahkan, kondisi di lapangan saat ini mulai berangsur kondusif. Warga terdampak konflik telah kembali tenang, sementara aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan untuk mencegah potensi konflik susulan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemulihan sosial, termasuk pembangunan fasilitas ibadah serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dan konflik.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan di Maluku Utara.

“Sinergi pusat dan daerah penting agar pemulihan berjalan cepat dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.