Gubernur Sherly Apresiasi Kinerja PUPR dan BPBJ Sukses Jalankan Kontrak Payung

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) atas keberhasilan melaksanakan skema kontrak payung yang dinilai kompleks namun berhasil diwujudkan dengan baik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, unsur Forkopimda Maluku Utara, di antaranya Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, Kajati Maluku Utara Sufari, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray, jajaran TNI-Polri, pimpinan OPD khususnya Kepala Dinas PUPR Risman dan Kepala BPBJ Hairil Hi. Hukum, serta perwakilan pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Sherly menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan proses administrasi, pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga, termasuk LKPP dan BPKP, hingga akhirnya kontrak payung dapat diterapkan di sektor infrastruktur jalan.

“Terima kasih kepada Dinas PUPR dan BPBJ beserta seluruh tim yang telah bekerja keras menyelesaikan proses yang sangat rumit dan penuh detail administrasi,” ujar Sherly saat melaunching kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen serta program 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu, 6 Mei 2026, di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.

Ia menyebut, Maluku Utara menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menerapkan skema kontrak payung untuk percepatan pembangunan jalan lapen dengan total tujuh ruas jalan strategis sepanjang sekitar 75 kilometer.

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar percepatan pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah.

“Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi bagaimana pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat,” tegasnya.

Sherly juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi dan kerja keras jajaran teknis, khususnya Dinas PUPR dan BPBJ, yang tetap menyelesaikan seluruh tahapan meski prosesnya panjang dan penuh tantangan.

Ia berharap skema kontrak payung ini dapat menjadi model percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara ke depan, terutama dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.