Musrenbang RKPD 2027: Gubernur Sherly Dorong Sinkronisasi Total, Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2027 digelar di Bela Hotel Ternate, Kamis, 7 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Gubernur Sherly Laos menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku Utara.
Menurutnya, meskipun Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dipengaruhi oleh keterbatasan konektivitas.
“Pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Namun tantangan kita adalah bagaimana memastikan pembangunan ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat sekitar 2.000 kilometer ruas jalan yang belum terselesaikan.
Ruas jalan tersebut akan dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta didorong melalui dukungan pembiayaan CSR dan Instruksi Jalan Daerah (IJD) dari APBN.
Selain sektor jalan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pembangunan pelabuhan yang dapat didukung oleh Kementerian Perhubungan. Namun, masih terdapat kendala administratif berupa status aset daerah yang perlu diselesaikan melalui proses hibah kepada pemerintah pusat.
“Ini yang terus kita dorong, agar proses hibah aset bisa segera diselesaikan sehingga pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dapat berjalan,” jelasnya.
Sherly juga menyampaikan bahwa dokumen Instruksi Jalan Daerah (IJD) telah disiapkan oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota, dan saat ini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, ia menyoroti arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pentingnya sinkronisasi data, kesiapan administrasi, serta penentuan skala prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi faktor kunci agar daerah dapat lebih optimal dalam mengakses dukungan pendanaan dari APBN.
“Ketika pusat memiliki anggaran, daerah yang siap secara data dan administrasi akan lebih cepat mendapatkan intervensi pembangunan,” tegasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat, guna mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku Utara.