Morotai Krisis Solar Subsidi, Organda Turun Aksi dan Ultimatum Pemda 7 Hari

Krisis solar subsidi yang telah berlangsung sekitar tiga tahun di Kabupaten Pulau Morotai memicu aksi damai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Pulau Morotai.

Para sopir angkutan umum turun ke jalan menuntut solusi atas kelangkaan BBM dan melonjaknya harga Dexlite yang dinilai semakin membebani biaya operasional, Senin, 11 Mei 2026.

Aksi dimulai dengan konvoi kendaraan angkutan umum yang melintasi jalan utama Kota Daruba. Setelah itu, massa aksi melanjutkan agenda dengan melakukan hearing bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Pulau Morotai untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Ketua DPC Organda Pulau Morotai, Arsil Nyong, mengatakan persoalan utama yang dihadapi para sopir adalah kelangkaan solar subsidi serta kenaikan harga Dexlite yang saat ini mencapai Rp26.700 per liter, dari sebelumnya Rp14.500.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan pendapatan harian sopir angkutan umum yang bergantung pada aktivitas transportasi masyarakat.

“Dengan harga sekarang, para sopir hanya bisa menutup biaya operasional. Tidak ada keuntungan lagi yang bisa diperoleh,” ujar Arsil kepada Halmaherapost.com.

Selain persoalan harga BBM, Organda juga meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai segera memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan tembusan ke BPH Migas. Hal ini berkaitan dengan kuota solar subsidi yang disebut telah hilang di Pulau Morotai selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Arsil menegaskan, ketersediaan solar subsidi sangat penting bagi keberlangsungan transportasi umum yang menjadi penopang mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

“Kami minta Pemda dan DPRD segera menindaklanjuti ke provinsi dan BPH Migas. Ini menyangkut kebutuhan dasar transportasi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Organda juga memberikan ultimatum kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai. Mereka meminta agar ada langkah konkret yang diambil dalam waktu tujuh hari sejak aksi dilakukan.

“Jika dalam tujuh hari tidak ada solusi, kami akan kembali turun dengan aksi yang lebih besar, melibatkan Organda dari kabupaten hingga provinsi,” tambah Arsil.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak terus berdampak pada masyarakat luas, khususnya para pelaku transportasi umum.

Organda juga mendorong adanya solusi sementara dari pemerintah daerah, termasuk kemungkinan pemberian subsidi harga Dexlite, agar aktivitas transportasi di Pulau Morotai tetap berjalan normal.