Morotai Krisis Solar Subsidi, Bupati Rusli Pastikan Pemerintah Tak Tinggal Diam

Kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Kabupaten Pulau Morotai terus menjadi sorotan. Krisis yang berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi masyarakat itu kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah setempat.

Usai hearing antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai, Bupati Rusli Sibua langsung mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pemerintah daerah bergerak setelah menerima laporan dari instansi teknis terkait hasil pertemuan dengan Organda yang sebelumnya menyampaikan berbagai keluhan mengenai sulitnya memperoleh solar subsidi.

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Muraji, mengatakan Bupati Rusli langsung memanggil Sekretaris Daerah untuk membahas langkah teknis penanganan krisis BBM subsidi di daerah itu.

“Iya, setelah menerima laporan dari Satgas Percepatan Pembangunan Saiful Paturo serta Dinas Perindagkop terkait tuntutan Organda, Bupati langsung memanggil Sekda untuk mendiskusikan langkah-langkah teknis penyelesaian persoalan BBM jenis solar di Pulau Morotai,” ujar Iwan, Senin, 11 Mei 2026.

Menurutnya, hasil koordinasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menyiapkan surat permohonan resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna meminta penambahan kuota solar subsidi untuk Kabupaten Pulau Morotai.

Pemkab Morotai menilai persoalan BBM subsidi bukan sekadar masalah distribusi, melainkan menyangkut kebutuhan masyarakat luas, terutama sektor transportasi umum yang menjadi penopang mobilitas warga di wilayah kepulauan.

“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu. Karena itu, langkah penyelesaian dilakukan secara cepat agar persoalan ini segera ditangani,” katanya.

Selain fokus pada penanganan kuota BBM subsidi, pemerintah daerah juga menyoroti penyesuaian tarif angkutan umum yang dilakukan Organda akibat naiknya harga BBM non-subsidi jenis Dexlite.

Meski memahami kondisi para sopir angkutan umum, Pemda berharap penyesuaian tarif tetap dilakukan secara wajar agar tidak membebani masyarakat.

“Kami berharap penyesuaian tarif tetap dalam batas kewajaran sebagai bentuk penyesuaian operasional sopir angkutan umum sambil menunggu proses penyelesaian kuota BBM subsidi melalui pemerintah pusat dan BPH Migas,” jelas Iwan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya agar persoalan kelangkaan solar subsidi segera mendapatkan solusi yang cepat dan tepat.

Iwan menambahkan, pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat guna memastikan setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti secara baik dan bertanggung jawab.

“Pemerintah hadir dan tidak tinggal diam. Langkah-langkah teknis sudah mulai dilakukan dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.