Dikbud Maluku Utara Dorong Sistem Penerimaan Siswa Lebih Adil dan Terbuka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara menggelar forum group discussion (FGD), uji publik, dan sosialisasi petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 10 Kota Ternate, Senin, 18 Mei 2026 itu dihadiri Kepala Dikbud Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah, para kepala sekolah, unsur pendidikan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus menjadi momentum untuk mewujudkan sistem penerimaan siswa yang lebih adil, terbuka, dan merata di seluruh satuan pendidikan.

Ia menyebut, setiap tahun persoalan serupa masih terjadi, terutama tingginya animo masyarakat untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu di Kota Ternate.

“Ini yang terus kita benahi. Kita ingin tidak ada lagi penumpukan di sekolah tertentu,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan rapor pendidikan dari Kementerian Pendidikan, hampir seluruh SMA di Kota Ternate telah menunjukkan kualitas yang relatif setara, baik dari aspek literasi, numerasi, maupun indikator mutu pendidikan lainnya.

“Kalau dilihat dari rapor pendidikan, sekolah-sekolah di Ternate sudah menunjukkan capaian yang baik. Artinya kualitasnya sudah merata,” katanya.

Ia berharap masyarakat mulai mengubah persepsi tentang sekolah favorit, karena seluruh sekolah di Kota Ternate kini memiliki standar mutu yang terus meningkat.

Abubakar juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK di Maluku Utara.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti berbagai capaian sekolah, termasuk pelaksanaan lomba robotik di SMA Negeri 2 Kota Ternate yang disebut sebagai yang pertama di Maluku Utara.

“Ini menunjukkan transformasi pendidikan kita berjalan. SMA 2, SMA 3, hingga sekolah swasta juga terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, di tingkat SMK, ia menyebut lulusan semakin banyak terserap di dunia industri, yang menandakan pendidikan vokasi di Maluku Utara mulai selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Sofyan, mengatakan FGD tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan SPMB 2026/2027.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, mulai dari Ombudsman RI, cabang dinas pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, perwakilan SMA, SMK, SLB, SMP, hingga media massa.

“Banyak masukan yang kami terima, terutama terkait pengawasan dan verifikasi data pendaftar,” kata Sofyan.

Ia menjelaskan, Ombudsman RI menekankan pentingnya masa sanggah dalam sistem pendaftaran, mengingat SPMB tahun ini sepenuhnya dilakukan secara daring.

“Karena sistem full online, data harus benar-benar akurat. Masa sanggah menjadi penting agar ada ruang koreksi,” ujarnya.

Sofyan menambahkan, seluruh masukan dalam FGD akan menjadi bahan evaluasi sebelum pelaksanaan SPMB dimulai. Pemerintah daerah juga akan melakukan sinkronisasi sistem dengan aplikasi SPMB yang dikembangkan IT Telkom.

Terkait wilayah blank spot atau keterbatasan jaringan internet, pemerintah akan memberikan penyesuaian khusus bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Untuk daerah dengan keterbatasan jaringan, akan ada mekanisme khusus agar tetap bisa terlayani,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Dikbud untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan.

“Tidak ada orang dalam, tidak ada titipan. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, sistem verifikasi data akan diperketat karena seluruh data peserta akan langsung terhubung dengan sistem pendidikan nasional. Sekolah tidak lagi memiliki kewenangan mengubah data setelah proses pendaftaran berjalan.

“Karena itu sejak awal kami tekankan, data harus benar dan valid,” pungkasnya.