Abrasi Ancam Permukiman Warga Rua Ternate, Masyarakat Minta Bantuan Gubernur Sherly

Warga RT 08/RW 03, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, mengeluhkan abrasi pantai yang semakin mengancam permukiman mereka. Kondisi tersebut membuat warga hidup dalam kekhawatiran, terutama saat musim ombak dan air pasang melanda kawasan pesisir.

Masyarakat berharap Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dapat turun langsung meninjau lokasi dan membantu penanganan abrasi yang hingga kini belum mendapat perhatian serius.

Warga mengaku, dahulu jarak rumah mereka dengan bibir pantai masih sekitar 10 hingga 15 meter. Namun akibat abrasi yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, jarak rumah dengan laut kini hanya tersisa sekitar 3 sampai 5 meter.

Akibat kondisi tersebut, air laut kerap masuk ke dalam rumah warga ketika air pasang dan ombak besar terjadi. Mereka juga menyebut di belakang permukiman tidak terdapat talud maupun breakwater sebagai penahan ombak.

Salah satu warga, Jono Hangi yang rumahnya paling sering terdampak saat musim ombak tiba. Ia mengaku persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.

“Kalau musim ombak torang tara bisa tidur siang maupun malam, karena harus baku jaga takut ombak masuk dalam rumah,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah pihak memang pernah datang meninjau lokasi dan mengambil dokumentasi, namun setelah itu tidak ada lagi perkembangan penanganan.

Rosita, warga lainnya juga rumahnya ikut terdampak abrasi dan air pasang. Mereka berharap pemerintah segera membangun talud agar warga merasa aman dan tidak lagi dihantui ombak saat malam hari.

“Torang sangat berharap ibu Sherly bisa turun langsung lihat kondisi tong di sini dan bantu bikin talud supaya kalau musim ombak tong bisa tidur tenang,” katanya.

Warga menyebut sedikitnya terdapat 11 rumah dan satu musala di RT 08/RW 03 yang terdampak abrasi pantai. Padahal, mereka sudah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut.

Namun hingga kini, baik Pemerintah Kota Ternate maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang mereka alami.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah penanganan sebelum abrasi semakin parah dan mengancam keselamatan warga yang tinggal di kawasan pesisir tersebut.