Warga Kawasi Nobar Film “Pesta Babi”, Soroti Dampak Tambang Harita di Halmahera Selatan

Komunitas Canga Kawasi menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di pelataran jalan umum Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Minggu, 17 Mei 2026 malam.

Kegiatan yang diikuti puluhan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia ini berlangsung dengan antusias. Pemutaran film karya Dandhy Dwi Laksono bersama tim tersebut menjadi ruang refleksi warga terhadap isu lingkungan, ruang hidup masyarakat adat, serta dampak aktivitas industri ekstraktif di wilayah Maluku Utara.

Sejumlah warga menyebut film tersebut merepresentasikan pengalaman sosial yang mereka rasakan sebagai masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri tambang.

Salah satu warga Kawasi, Jemi Karteang, mengatakan film Pesta Babi menggambarkan realitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat lingkar tambang di Halmahera Selatan.

“Fakta tentang pengrusakan, intimidasi dan lain-lain di film Pesta Babi adalah bentuk nyata yang dirasakan warga Papua Selatan dan juga kami warga Kawasi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Mubalik Tomagola selaku pembicara menilai film tersebut memberikan pesan kuat terkait dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat adat.

Ia menyebut, berbagai praktik yang tergambar dalam film menunjukkan adanya proses yang dinilai sistematis dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan hidup masyarakat.

“Kejahatan yang terstruktur dan sistematis dalam film Pesta Babi menunjukkan ada yang harus dikorbankan. Korban dari semua itu adalah masyarakat adat dan generasi mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengaitkan kondisi di Maluku Utara dengan dinamika industri pertambangan di Pulau Obi, yang menjadi salah satu pusat aktivitas tambang nikel nasional yang melibatkan Harita Nickel.

Menurutnya, ekspansi industri tersebut membawa dampak terhadap ruang hidup masyarakat adat serta perubahan lingkungan di wilayah sekitar.

“Di Papua, pemerintah menggandeng pengusaha untuk menghancurkan wilayah adat. Sementara di Maluku Utara, pemerintah juga menjadi pemain kunci yang turut terlibat dalam pengelolaan sekaligus eksploitasi wilayah adat,” ujarnya.

Pemutaran film berdurasi lebih dari satu jam itu kemudian ditutup dengan diskusi terbuka. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang tontonan, tetapi juga membuka ruang dialog kritis warga terkait dampak industri tambang dan masa depan wilayah adat di Halmahera Selatan.