Evaluasi Irjen Kemendagri, Wagub Sarbin Ingatkan OPD Soal Validitas Data
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya validitas dan akurasi data yang disajikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), saat rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Irjen Kemendagri RI), Selasa, 19 Mei 2026.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Eks-Crisan tersebut dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi dan pengawasan rutin Irjen Kemendagri terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Sarbin menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tim Irjen Kemendagri melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola pemerintahan, tingkat ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, serta strategi dalam mendorong peningkatan PAD,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal harus menjadi perhatian serius seluruh OPD sebagai dasar pembenahan kinerja birokrasi di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, tindak lanjut atas temuan pengawasan sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
“Mudah-mudahan hasil rekomendasi dan temuan inspektorat ini menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk segera melakukan perbaikan pada lingkungan tata kelola di masing-masing OPD,” kata Sarbin.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh OPD agar bersikap proaktif dan responsif dalam proses evaluasi tersebut. Sarbin menekankan pentingnya kecepatan serta ketepatan dalam penyampaian data.
“Saya minta seluruh OPD memberikan informasi yang diminta dengan cepat. Perhatikan akurasi data agar tidak multi-tafsir. Data adalah sumber informasi sekaligus rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pastikan data yang disampaikan benar-benar valid dan dijamin akurasinya,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara yang bersih, akuntabel, dan profesional.