Graal Buka Jalan, Segudang Masalah Transportasi Laut Maluku Utara Dibawa ke Kemenhub

Persoalan transportasi laut di Maluku Utara akhirnya dibawa langsung ke meja Pemerintah Pusat. Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, membuka ruang bagi 10 kabupaten/kota untuk menyampaikan berbagai persoalan konektivitas laut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Melalui audiensi yang digelar Senin, 15 Juni 2026, para Kepala Dinas Perhubungan se-Maluku Utara datang membawa segudang keluhan dan usulan, mulai dari keterbatasan trayek kapal, kondisi pelabuhan, layanan kapal subsidi, hingga kebutuhan penguatan tol laut.

Graal menyebut pertemuan tersebut merupakan langkah mempertemukan suara daerah dengan pemerintah pusat, mengingat laut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan.

“Maluku Utara adalah daerah kepulauan. Laut adalah nadi kehidupan. Hampir semua aktivitas masyarakat bergantung pada konektivitas laut, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan sosial lainnya,” kata Graal.

Anggota Komite II DPD RI itu menegaskan, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan perlu disampaikan langsung kepada kementerian agar mendapat perhatian dan solusi.

“Saya adalah perwakilan daerah. Berbicara daerah berarti berbicara 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Karena itu penting mempertemukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar masalah publik terkait transportasi laut bisa dibahas bersama,” ujarnya.

10 Daerah Bawa Keluhan Laut ke Pusat

Dalam forum tersebut, masing-masing daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan transportasi laut yang selama ini dihadapi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Sula meminta penambahan trayek kapal Sabuk Nusantara serta kebutuhan kapal feri rute Sanana–Mangoli untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Pulau Taliabu mengusulkan revitalisasi Pelabuhan Tikong dan Bobong agar dapat melayani kapal berkapasitas besar, termasuk kapal PELNI.

Halmahera Timur menyampaikan usulan penghibahan Pelabuhan Dobo kepada Kementerian Perhubungan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, daerah tersebut juga meminta pembukaan trayek kapal menuju Labi-Labi, Bololo dan Lolobata.

Sementara Halmahera Selatan mendorong revitalisasi sejumlah pelabuhan, termasuk Pelabuhan Kawasi. Halmahera Utara mengusulkan penambahan trayek kapal menuju Loloda dan Tobelo serta peningkatan kuota kontainer tol laut.

Kota Ternate meminta revitalisasi pelabuhan di Batang Dua. Sedangkan Halmahera Barat mengusulkan agar kapal PELNI KM Dorolonda dan KM Nggapulu kembali melintasi Jailolo serta penambahan trayek tol laut.

Graal Soroti Kapal Subsidi Sabuk Nusantara

Dalam kesempatan itu, Graal juga menyoroti pelayanan kapal subsidi Sabuk Nusantara yang menurutnya masih membutuhkan pembenahan.

Ia menilai masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak mendapatkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman dan layak.

“Sabuk Nusantara harus bertransformasi, baik armada maupun pelayanannya. Kesan di masyarakat, layanan subsidi masih identik dengan fasilitas kurang layak, kebersihan yang tidak terjaga, bahkan sering terjadi overcapacity,” tegasnya.

Menurut Graal, peningkatan kualitas layanan kapal subsidi menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik di daerah kepulauan.

Kemenhub Respons Aspirasi Daerah

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, M. Masyhud, menyambut positif audiensi tersebut.

Ia menyebut pertemuan dengan menghadirkan hampir seluruh Kepala Dinas Perhubungan dari satu provinsi menjadi kesempatan penting untuk melihat persoalan daerah secara langsung.

“Ini kesempatan yang sangat baik. Kita bisa saling mengklarifikasi dan membahas masalah secara komprehensif. Semua catatan yang disampaikan sudah kami identifikasi,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran membuat tidak seluruh kebutuhan dapat langsung direalisasikan.

“Tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus, namun akan diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran,” katanya.

Direktur Kepelabuhanan Kemenhub, Anto Julianto, juga menyampaikan peluang pengembangan pembiayaan pelabuhan melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sementara Direktorat Lalu Lintas Laut memastikan sejumlah usulan trayek kapal perintis akan diverifikasi untuk melihat kemungkinan tindak lanjut.

Graal: Perjuangan Daerah Harus Bersama

Graal menegaskan dirinya tidak ingin memperjuangkan persoalan daerah secara sendiri. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi riil masyarakat sehingga harus diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung.

“Teman-teman di daerah tentu lebih memahami persoalan yang ada. Karena itu mereka perlu diberikan ruang untuk menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat kepada pihak yang punya kewenangan,” ujarnya.

Ia berharap forum tersebut menjadi pintu masuk agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap konektivitas laut Maluku Utara.

“Kalau masalah daerah didengar pemerintah pusat, maka bisa diperhatikan. Kalau diperhatikan, ada peluang untuk mendapat atensi dan penyelesaian,” pungkasnya.

Para Kepala Dinas Perhubungan yang hadir mengapresiasi langkah tersebut karena menjadi kesempatan penting untuk membawa persoalan transportasi laut Maluku Utara langsung ke tingkat pusat.