Pemkab Halmahera Tengah Siapkan BBM Subsidi Khusus Angkutan Umum Organda

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyiapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi khusus bagi kendaraan angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Program ini disiapkan sebagai upaya pemerintah daerah memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi pelaku transportasi umum sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di Halmahera Tengah.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Esda) Setda Halmahera Tengah, Turmudzi Ismail, menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi tersebut akan dilakukan melalui dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditetapkan.

“PT Potons Inti Jaya akan menyediakan Pertalite dan solar masing-masing 10 ton. Sedangkan SPBU Weda Karya Utama menyiapkan Pertalite 15 ton dan solar 15 ton,” kata Turmudzi, Rabu, 17 Juni 2026.

Dengan alokasi tersebut, total BBM subsidi yang disiapkan mencapai 50 ton, terdiri dari Pertalite sebanyak 25 ton dan solar sebanyak 25 ton.

Turmudzi menjelaskan, sistem penyaluran BBM subsidi akan menggunakan mekanisme digital melalui aplikasi MyPertamina. Untuk itu, seluruh kendaraan Organda di Halmahera Tengah diminta segera melengkapi dokumen administrasi kendaraan.

“Kami sudah menyampaikan kepada Organda agar menyiapkan seluruh dokumen kendaraan. Ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan BBM subsidi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 300 kendaraan telah menyerahkan berkas administrasi. Dokumen tersebut nantinya akan diverifikasi untuk mendapatkan barcode sebagai tanda kendaraan resmi penerima BBM subsidi.

“Setiap kendaraan wajib terdaftar dan memiliki barcode. Tanpa itu, kendaraan tidak dapat mengakses BBM subsidi yang telah disiapkan,” tegas Turmudzi.

Setelah seluruh proses pendataan kendaraan rampung, Pemkab Halmahera Tengah akan melakukan penguatan mekanisme distribusi di lapangan. Pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi bersama Komisi II DPRD Halmahera Tengah dan pihak Pertamina.

Rapat tersebut akan membahas regulasi, teknis penyaluran, serta pola pengawasan agar distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran.

“Saat ini kami masih menunggu pihak Organda menyelesaikan pengumpulan dokumen kendaraan. Setelah itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD dan Pertamina,” pungkasnya.