Gamalama Plaza Ternate Disiapkan Jadi Pusat Mall Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai mematangkan persiapan pemanfaatan Gamalama Plaza sebagai pusat Mall Pelayanan Publik.

Gedung tersebut akan dikembangkan menjadi lokasi layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai pelayanan administrasi dalam satu kawasan untuk memudahkan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang mendorong setiap pemerintah daerah menyediakan Mall Pelayanan Publik.

“Jadi, hari ini kita sudah melakukan rapat terkait bagaimana menindaklanjuti peraturan dari Menpan-RB, bahwa setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota sudah harus bisa menyediakan Mall Pelayanan Publik,” ujar Rizal saat meninjau langsung Gamalama Plaza, Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut Rizal, kehadiran Mall Pelayanan Publik menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.

“Ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dalam satu area zonasi yang namanya Mall Pelayanan Publik,” katanya.

Ia menjelaskan, lantai satu Gamalama Plaza nantinya akan digunakan sebagai area utama pelayanan publik. Sementara bagian basement akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemanfaatan Gamalama Plaza menjadi pusat Mall Pelayanan Publik juga merupakan tindak lanjut dari pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD bersama DPRD Kota Ternate. Pemerintah daerah memilih mengoptimalkan aset yang ada untuk kepentingan masyarakat, setelah sebelumnya belum ada peminat untuk menjadikan gedung tersebut sebagai pusat perdagangan.

Dalam peninjauan lokasi, Sekda didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskomsandi), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Bagian Organisasi.

Kehadiran OPD terkait untuk memastikan kesiapan gedung, fasilitas pendukung, serta sistem pelayanan yang nantinya diterapkan.

Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan sejumlah fasilitas yang membutuhkan perbaikan, seperti plafon yang mengalami kerusakan, gangguan pada sistem AC sentral, hingga kondisi kebersihan gedung yang perlu dibenahi.

Rizal meminta Dinas PUPR segera melakukan opname atau pengecekan kondisi bangunan secara menyeluruh, mulai dari lantai satu hingga lantai empat.

“Fasilitas yang ada harus dipastikan siap agar Mall Pelayanan Publik ini dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menargetkan perbaikan fasilitas dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting sebelum layanan tersebut dibuka untuk masyarakat.

Dinas PUPR memastikan proses pengecekan kerusakan bangunan segera dilakukan dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua pekan, sehingga tahapan persiapan operasional Mall Pelayanan Publik dapat dilanjutkan.

Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Kota Ternate, Hartati Umaternate, mengatakan keberadaan Mall Pelayanan Publik menjadi kebutuhan penting bagi setiap daerah di Indonesia.

“Saat ini di Maluku Utara sudah ada empat daerah yang memiliki Mall Pelayanan Publik. Kita Kota Ternate sudah diwarning oleh Menpan-RB harus ada Mall Pelayanan Publik. Makanya, telah berkoordinasi dengan Wali Kota, kemudian Sekda untuk gunakan Plaza Gamalama,” katanya.

Menurut Hartati, persiapan saat ini sudah masuk tahap akhir. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Sekda dan OPD terkait, serta akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang nantinya bergabung dalam layanan terpadu tersebut.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan meninjau tempat yang akan dijadikan Mall Pelayanan Publik. Dengan kondisi yang ada, kami akan melakukan penyesuaian jadwal peluncuran,” jelasnya.

Hartati menyampaikan, target awal peluncuran pada 17 Agustus 2026 kemungkinan mengalami penyesuaian karena pemerintah masih memastikan kesiapan seluruh instansi yang akan terlibat.

Mall Pelayanan Publik Ternate nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah daerah maupun vertikal, seperti DPMPTSP, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, serta layanan perizinan lainnya.