Maluku Utara Perkuat Neraca Pangan untuk Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan melalui penyusunan neraca pangan yang akurat dan terintegrasi.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pasokan, mengendalikan inflasi, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Kie Raha Room, Muara Hotel, Ternate, Selasa, 28 Juli 2026.

Workshop yang digelar atas kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu dihadiri pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Samsuddin mengatakan ketahanan pangan kini menjadi salah satu isu strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, penyusunan neraca pangan tidak boleh dipandang sekadar sebagai pendataan statistik, melainkan instrumen penting dalam membaca kondisi riil pasokan pangan di Maluku Utara.

"Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis yang berbeda dengan daerah lain, mulai dari tingginya biaya logistik, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antardaerah. Neraca pangan menjadi kompas untuk mengetahui kecukupan pasokan, mendeteksi potensi surplus maupun defisit, sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat," kata Samsuddin.

Ia menilai salah satu persoalan yang masih dihadapi Maluku Utara adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat harga sejumlah komoditas mudah bergejolak ketika distribusi terganggu.

Menurutnya, perubahan pola mata pencaharian masyarakat menjadi salah satu penyebab berkurangnya produksi pangan lokal. Banyak masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN), sehingga tradisi menanam tanaman pangan mulai ditinggalkan.

"Dulu masyarakat kita menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang banyak yang lebih fokus pada tanaman perkebunan karena dianggap lebih praktis. Akibatnya, ketika daerah pemasok menahan stok, harga pangan di Maluku Utara langsung terdampak," ujarnya.

Karena itu, Samsuddin mengajak seluruh pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk kembali mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pertanian maupun pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian pangan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan dukungan data pangan yang akurat dan dapat diperbarui secara berkala.

Ia menjelaskan, komoditas volatile food seperti cabai, bawang merah, dan hasil hortikultura masih menjadi penyumbang utama fluktuasi harga di Maluku Utara karena pasokannya banyak bergantung dari luar daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Maluku Utara pada Juni 2024 sempat mencapai 2,45 persen secara month-to-month, tertinggi secara nasional, dengan inflasi kumulatif year-to-date sebesar 5,16 persen.

"Untuk memanfaatkan peluang pelandaian inflasi pada triwulan ketiga melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, kita membutuhkan basis data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan real-time," katanya.

Menurut Sirtalya, hasil workshop tidak hanya menghasilkan kesamaan metodologi penyusunan neraca pangan, tetapi juga menjadi fondasi pengoperasian website neraca pangan daerah yang akan diintegrasikan dengan kalender tanam serta jadwal Gerakan Pasar Murah.

Workshop bertema "Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara" itu turut menghadirkan Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis dari seluruh kabupaten/kota.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia, Bapanas, BPS, Bulog, dan pemerintah daerah, diharapkan sistem neraca pangan di Maluku Utara semakin kuat sehingga mampu menjaga ketersediaan pasokan, menekan gejolak harga, dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.