Rakorda BPBD Se-Maluku Utara di Tobelo, Bupati Piet Ajak Perkuat Sinergi Hadapi Bencana

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman bencana melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Tobelo.

Kegiatan yang mempertemukan BPBD kabupaten/kota se-Maluku Utara tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta strategi penanggulangan bencana agar lebih terpadu dan responsif.

Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) E.J. Papilaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakorda yang hadir di Tobelo. Ia menyebut para pegiat kebencanaan sebagai pahlawan kemanusiaan yang berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat.

“Bapak dan Ibu adalah pahlawan kemanusiaan, garda terdepan penanganan bencana. Mereka yang setia dan tanpa pamrih, siap mengorbankan diri untuk memikirkan serta bertindak melakukan kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana,” ujar E.J. Papilaya.

Rakorda BPBD Se-Maluku Utara Tahun 2026 mengusung tema “Perkuat Sinergi Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Maluku Utara Bangkit yang Tangguh, Aman dan Berkelanjutan.”

Menurut Sekda, tema tersebut mencerminkan pentingnya kerja bersama melalui integrasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ia menjelaskan, Maluku Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Khusus Kabupaten Halmahera Utara, terdapat sekitar 11 jenis potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Ancaman tersebut meliputi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin kencang, dan kekeringan, maupun bencana yang datang tanpa tanda awal seperti gempa bumi, kebakaran, hingga letusan gunung api.

Sekda mengungkapkan, sejak Bupati Piet Hein Babua dilantik pada 21 Maret 2025, Halmahera Utara telah menghadapi sejumlah kejadian bencana yang berdampak terhadap masyarakat.

Beberapa di antaranya yakni kebakaran permukiman dan pasar, angin puting beliung, banjir, longsor, letusan Gunung Dukono, kekeringan lahan, hingga konflik sosial. Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga, infrastruktur jalan dan jembatan, bahkan korban jiwa.

“Peristiwa tersebut perlu disikapi dan ditindaklanjuti secara cepat agar warga terdampak dapat tertangani kebutuhan dasarnya, pelayanan masyarakat dapat pulih kembali, serta ekonomi daerah dapat bangkit,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga menyampaikan terima kasih kepada BNPB, BPBD Provinsi Maluku Utara, serta berbagai pihak yang selama ini memberikan dukungan dalam penanganan darurat, penyusunan dokumen mitigasi, hingga pemulihan pascabencana.

Lebih lanjut, Pemkab Halmahera Utara menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi fokus pembahasan dalam Rakorda sehingga dapat melahirkan program dan kebijakan yang memperkuat sistem penanggulangan bencana di seluruh wilayah Maluku Utara.

Sebagai tuan rumah Rakorda BPBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Pemkab Halmahera Utara berharap forum tersebut menghasilkan berbagai gagasan dan rumusan strategis untuk mewujudkan daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

Menutup sambutannya, E.J. Papilaya mengutip pesan almarhum Dedy Arif, dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), bahwa tidak semua orang mau memikirkan keselamatan orang lain, tetapi ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk merencanakan keselamatan banyak orang.

“Dan beberapa orang itu adalah Bapak/Ibu peserta Rakorda ini. Mari kita perkuat sinergi, tingkatkan kapasitas dan bersama membangun Maluku Utara yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.