Gubernur Sherly Dorong Maksimalkan Koperasi Merah Putih demi Kesejahteraan Warga
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa memaksimalkan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Ajakan tersebut disampaikan Sherly saat Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Seminar itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, unsur Forkopimda, anggota DPR RI, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta kepala desa dan pendamping desa.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar pelaksanaan Koperasi Merah Putih berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan tata kelola program akan menghindari kesalahan informasi di tingkat desa.
"Kami, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memberikan apresiasi atas program Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha. Namun yang paling penting adalah memastikan pengembangan usaha tersebut disusun melalui perencanaan yang matang dan sesuai dengan potensi masing-masing desa," kata Sherly.
Ia menilai, keberhasilan program pemerintah pusat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan daerah dalam menyiapkan data yang akurat serta perencanaan yang baik.
Sebagai contoh, Sherly mengungkapkan Maluku Utara semula memperoleh kuota program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare untuk meningkatkan produksi beras daerah yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat. Namun setelah dilakukan verifikasi Sistem Informasi Baseline (SIB) oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM), lahan yang dinyatakan memenuhi syarat hanya sekitar 2.500 hektare.
Akibatnya, Maluku Utara kehilangan peluang pengembangan sawah seluas 7.500 hektare karena data lahan yang diusulkan belum memenuhi persyaratan.
"Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas data lahan. Usulan berasal dari pemerintah kabupaten kepada Kementerian Pertanian. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan. Kesempatan memperbaiki data masih diberikan dan harus dimanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Persoalan serupa juga ditemukan pada Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan layak setelah proses verifikasi karena sebagian lahan masih terkendala status kepemilikan dan tumpang tindih administrasi.
Sherly meminta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di daerah masing-masing agar seluruh lahan yang diusulkan memiliki status hukum yang jelas atau clean and clear, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah pusat.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih akan menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan Asta Cita Presiden, terutama untuk memperkuat ekonomi desa, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal bagi nelayan pada 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15 hingga 20 PK. Selain itu, Pemprov juga menggandeng Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pengadaan bodi kapal bagi nelayan.
"Langkah ini kami lakukan agar ketika Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki armada dan alat tangkap yang memadai. Dengan begitu produksi perikanan Maluku Utara dapat terus meningkat, pasokan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat pesisir ikut terdorong," pungkas Sherly.