Menko Pangan Pastikan 35 Ribu Kopdes Segera Beroperasi
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Zulkifli Hasan, memastikan sebanyak 35 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) akan mulai beroperasi secara bertahap pada September 2026.
Kepastian itu disampaikan Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional KDKMP di Lapangan Perikanan Ternate, Maluku Utara, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dalam arahannya, Zulkifli menegaskan bahwa Kopdes dibentuk sebagai infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa. Keberadaannya diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan pemerintah. Melalui Kopdes, proses distribusi akan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pengawasan menjadi lebih efektif.
"Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh, agar desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Zulkifli.
Ia menjelaskan, Kopdes nantinya tidak hanya menyalurkan beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan bagi lanjut usia. Koperasi tersebut juga akan melayani pembayaran listrik dan menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat di desa.
Selain itu, Kopdes akan berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk unggulan desa sehingga dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Zulkifli menyebut pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu Kopdes mulai beroperasi pada September tahun ini, sedangkan sisanya akan diaktifkan secara bertahap sepanjang 2027.
Menanggapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, Menko Pangan juga menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelar operasi pasar. Ia meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota turut mengintensifkan pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meluruskan informasi yang beredar terkait keberadaan Kopdes.
Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut pemerintah melarang warung desa beroperasi atau melarang masyarakat berjualan dalam radius 200 meter dari Kopdes merupakan informasi yang tidak benar.
"Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana menutup warung masyarakat. Informasi tersebut adalah hoaks dan telah kami laporkan kepada aparat penegak hukum," tegas Yandri.
Menurutnya, Seminar Nasional KDKMP digelar sebagai ruang dialog antara pemerintah pusat dan para pelaksana di daerah agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, unsur Forkopimda, anggota DPR RI, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, rektor perguruan tinggi, kepala OPD, direksi BUMN, serta pimpinan organisasi desa tingkat nasional.