Bupati Halmahera Selatan Apresiasi Gubernur Sherly Dorong Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui transformasi digital.

Apresiasi tersebut disampaikan Bassam menyusul pelaksanaan kegiatan Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penguatan Implementasi E-Kontrak pada E-Katalog Versi 6 yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Bassam, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong modernisasi sistem pengadaan pemerintah sekaligus memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, efektif, akuntabel, dan berintegritas.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas terselenggaranya kegiatan ini. Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kebutuhan yang harus terus didorong agar tata kelola pemerintahan semakin baik," ujar Bassam.

Ia mengatakan, implementasi E-Kontrak pada E-Katalog Versi 6 akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengadaan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sehingga mampu menciptakan sistem pengadaan yang lebih akuntabel dan meminimalkan potensi penyimpangan.

"Kami optimistis melalui penguatan implementasi E-Katalog Versi 6, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Halmahera Selatan akan semakin meningkat dan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik," katanya.

Bassam menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengadaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital. Karena itu, ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara.

"Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga seluruh daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.