BSKDN Soroti Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 34,17 Persen, Ini 5 Fokus Kebijakannya

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025.

Pertumbuhan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, dalam kegiatan advokasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Senin, 24 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN memperkuat kapasitas analis kebijakan serta mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Asisten I Setda Malut, Kadri Laetje, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas kedatangan jajaran BSKDN.

Menurut Kadri, advokasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Advokasi hari ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kadri.

Rochayati mengatakan, kedatangan BSKDN ke Maluku Utara juga untuk memastikan pengukuran dampak kebijakan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari proses penyusunannya, tetapi harus diukur berdasarkan dampak setelah diterapkan di masyarakat.

“Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat. Maka dari itu, evaluasi menjadi penting,” ujarnya.

Ini 5 Fokus Kebijakan

Rochayati yang akrab disapa Roro mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang cukup tinggi. Namun, pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang memperkuat resiliensi ekonomi daerah.

BSKDN kemudian menyarankan lima fokus kebijakan yang perlu diperkuat Pemprov Malut.

Pertama, memperkuat pangan lokal guna meredam volatilitas harga dengan mengoptimalkan fungsi BUMD pangan.

Kedua, memperkuat ekonomi daerah dengan mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara kebutuhan pasar kerja dan tingkat pengangguran sarjana.

Ketiga, mendorong reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta memperkuat restorasi berbasis hidrologi.

Keempat, memperkuat keterkaitan industri dengan IWIP dan Harita dalam rangka meningkatkan keterlibatan UMKM dan nelayan dalam rantai ekonomi industri.

Kelima, memperkuat transparansi dan mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BSKDN menilai lima fokus tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga lebih inklusif dan memiliki daya tahan terhadap berbagai tekanan.

Petakan Kesenjangan Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Melalui kegiatan advokasi tersebut, BSKDN tidak hanya melakukan diseminasi dan validasi hasil kajian di lapangan.

Tim juga menghimpun data primer serta mengidentifikasi kondisi eksisting kapasitas fiskal dan kelembagaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, BSKDN memetakan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.

Pemetaan ini menjadi bagian dari upaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif untuk memperkuat inklusivitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat resiliensi ekonomi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dalam menghadapi berbagai guncangan.

Mulai dari volatilitas komoditas, perubahan iklim hingga potensi bencana geologi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data.

BSKDN berharap penguatan kebijakan berbasis bukti dapat membantu Pemprov Malut memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di daerah ini.