Investasi Naik, Wagub Sarbin: Warga Maluku Utara Harus Ikut Sejahtera

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan peningkatan investasi di daerah harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sarbin, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dari besarnya nilai investasi, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha lokal dan UMKM.

Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Bela Hotel Ternate, Selasa, 1 September 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha besar dengan sekitar 160 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Maluku Utara. Forum ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan usaha, membuka akses rantai pasok industri, serta memperluas pembiayaan bagi UMKM.

Sarbin mengatakan, Maluku Utara saat ini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan investasi yang cukup tinggi. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung masuknya investasi.

Namun, ia mengingatkan agar capaian investasi tersebut tidak berhenti pada angka statistik.

Ia menyoroti keberadaan industri hilirisasi tambang di Halmahera Tengah melalui PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) maupun di Pulau Obi melalui Harita Group.

“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya kepada masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada. Investor tumbuh subur, masyarakat juga harus mendapat hak-hak konstitusionalnya secara adil,” ujar Sarbin.

Karena itu, Sarbin mendorong agar pertumbuhan investasi turut membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dan pengusaha lokal.

Ia menilai arah investasi di Maluku Utara juga perlu diperluas, tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan dan hilirisasi, tetapi masuk ke sektor produktif seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan.

Potensi tersebut, kata dia, sangat besar karena kebutuhan pangan kawasan industri di Maluku Utara masih banyak dipasok dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Jawa.

“Kita harus melihat ini sebagai peluang. Kebutuhan industri besar harus bisa dipenuhi oleh pengusaha dan masyarakat Maluku Utara,” katanya.

Menurut Sarbin, kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM merupakan salah satu cara memastikan manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.

Ia berharap forum business matching tersebut tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha lokal.

Sarbin juga memastikan Pemprov Malut terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mendukung investasi.

Ia meminta pelaku usaha turut memenuhi kewajibannya kepada daerah, termasuk melaporkan pemanfaatan sumber daya seperti air permukaan maupun penggunaan alat berat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas investasi ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Investasi Malut Capai Rp40,2 Triliun

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengapresiasi capaian investasi Maluku Utara.

Ia menyebut realisasi investasi Malut pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun.

Secara nasional, realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target Rp2.041,3 triliun. Realisasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Noor Sona mengatakan Maluku Utara dipilih sebagai provinsi pertama di luar Pulau Jawa untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha tersebut.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat agar pelaku usaha lokal dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok investasi.

“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempatnya dijalankan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tapi harus menjadi pemain utama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Maluku Utara senilai Rp7,8 triliun, realisasi periode 2021-2026 telah mencapai Rp3,5 triliun.

Peluang kemitraan bagi UMKM, lanjut Noor Sona, masih terbuka di berbagai sektor. Mulai dari jasa katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, alat pelindung diri (APD), hingga logistik.

Karena itu, ia meminta business matching yang telah dilakukan dapat segera menghasilkan transaksi dan kerja sama berkelanjutan.

“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah, GM External Relations PT IWIP Wahyu Budhi Santoso, Cluster Manager Bank Mandiri KC Malut Gamal Maradani, serta Direktur Utama CV Satu Tiga Berjaya Suhendra Sutjahja.

Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, pimpinan BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, Kadin, HIPMI, IWAPI Malut, serta ratusan pelaku UMKM.