Nakes di Sofifi Keluhkan Insentif 11 Bulan, Minta Perhatian Gubernur Sherly
Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengeluhkan insentif daerah yang belum dibayarkan selama 11 bulan.
Tunggakan tersebut dialami tenaga kesehatan yang bekerja di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), rumah sakit umum (RSU), dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi.
Keterlambatan pembayaran ini memicu kekecewaan para tenaga kesehatan. Pasalnya, insentif daerah selama ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengabdian mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah satu tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi mengaku kecewa karena hak tersebut belum diterima selama hampir setahun.
“Baru kali ini daerah menunggak hak insentif kami, dan sudah 11 bulan lamanya. Ini yang terlama sepanjang sejarah anggaran,” ungkap tenaga kesehatan tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ia menyebutkan, keterlambatan pembayaran insentif tidak hanya dialami tenaga kesehatan, tetapi juga dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, dan apoteker yang bekerja di rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pembayaran insentif tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota yang selama ini berjalan lancar tanpa keterlambatan.
Ia menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) UPTD Provinsi telah merekrut dan mempekerjakan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya dengan besaran insentif yang dijanjikan dan dianggarkan.
Ia menjelaskan, tenaga kesehatan yang bekerja di daerah pada dasarnya memiliki tiga komponen hak penghasilan. Yakni, gaji pokok dan tunjangan melekat bagi ASN/PNS/PPPK atau upah minimum dari pemberi kerja maupun BLUD, jasa pelayanan, serta insentif daerah yang diatur melalui peraturan kepala daerah.
Selain itu, terdapat insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Pemenuhan insentif khusus tersebut juga mendapat dukungan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.
Namun, sepanjang 2026, tenaga kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengaku baru menerima gaji pokok dan jasa pelayanan. Sementara insentif daerah belum dibayarkan.
“Kami sangat menyesal dan harus angkat suara karena ini sudah terlalu lama. Ibu Gubernur harus tahu kondisi ini. Teman-teman media silakan tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur RSJ dan RSU Sofifi, serta Kepala Labkesda tentang kebenaran belum terbayarkannya insentif daerah pada kami,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu, pihak Dinas Kesehatan disebut telah berupaya memperjuangkan pengajuan anggaran insentif. Namun, proses tersebut dikabarkan masih terkendala di Inspektorat dan rekomendasi Gubernur.
“Saat audiensi, Dinas Kesehatan mengaku sudah berusaha memperjuangkan pengajuan anggaran insentif, namun terkendala di Inspektorat. Lalu di sana mereka bilang terhalang oleh surat rekomendasi Gubernur. Kami bingung salahnya di mana? Kenapa selalu dihalang-halangi, padahal kami garda terdepan daerah ini, garda yang tak pilih kasih merawat, melayani, dan mengobati masyarakatnya dengan hati dan nurani,” katanya.
Para tenaga kesehatan berharap Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dapat mendengar keluhan tersebut dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan pembayaran insentif.
“Insentif daerah adalah harapan besar kami. Kami harap Ibu Gubernur Sherly Laos dapat mendengar permohonan ini dan merespons kendala ini dengan cepat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Giscard Kroons, belum memberikan respons terkait keluhan dan tunggakan pembayaran insentif tersebut.