Sherly Sentil Pengusaha Lokal: Jangan Cuma Jadi Penonton Proyek Pembangunan Maluku Utara!
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengingatkan pengusaha lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah. Pelaku usaha di Maluku Utara harus mengambil bagian dan memanfaatkan peluang proyek pemerintah, khususnya pengadaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2027.
"Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara," ujar Sherly melalui tayangan video dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara itu berlangsung di Hotel Bela, Ternate, selama tiga hari, yakni 19, 23, dan 24 November 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Pasar Digital LKPP, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ardi Apriansyah, perwakilan Direktur Advokasi LKPP, Sari, serta perwakilan Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, BPKP, dan BPK. Turut hadir pimpinan OPD terkait, para pelaku usaha, serta peserta lainnya.
Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas dukungan dan pendampingan dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara.
Ia juga mengapresiasi Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, BPKP, dan BPK atas pendampingan serta pengawasan yang diberikan dalam proses pengadaan pemerintah.
Menurut Sherly, Market Sounding menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses lebih luas bagi pengusaha lokal agar dapat terlibat langsung dalam berbagai proyek pembangunan.
Ia meminta pelaku usaha memahami mekanisme pengadaan, mulai dari proses pendaftaran, penawaran produk dan jasa melalui katalog elektronik, hingga persyaratan yang harus dipenuhi agar mampu bersaing.
"Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya," tegasnya.
Sherly menjelaskan, melalui Market Sounding, pemerintah menyampaikan kebutuhan pengadaan sekaligus mendengarkan masukan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Dengan begitu, pemerintah dan pengusaha dapat bersama-sama mencari solusi agar proses pengadaan berjalan lebih terbuka, efisien, dan kompetitif.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Seluruh pelaku usaha harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengetahui peluang pengadaan pemerintah.
"Bagi saya, ini juga bagian dari membangun transparansi. Berarti semua memiliki akses informasi yang sama, akuntabilitas, dan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat," katanya.
Sherly berharap pendampingan LKPP tidak hanya sebatas sosialisasi regulasi, tetapi juga membantu pengusaha memahami dan mengakses sistem pengadaan dengan mempertimbangkan tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Kepada OPD dan Biro Pengadaan, ia meminta agar kebutuhan pengadaan tahun anggaran 2027 diinformasikan lebih awal sehingga pengusaha memiliki waktu mempersiapkan diri.
Pelaku usaha yang belum memahami proses pengadaan, perizinan, legalitas, maupun penggunaan katalog elektronik juga harus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar siap berpartisipasi.
"Kepada para pelaku usaha, manfaatkan kesempatan ini. Siapkan legalitas, kompetensi, jaga kualitas, penuhi persyaratan, dan bersaing dengan cara yang sehat," pesannya.
Sherly menegaskan, keberhasilan pengadaan bukan sekadar diukur dari jumlah kontrak yang diperoleh atau besarnya anggaran yang dihabiskan.
Menurutnya, keberhasilan harus terlihat dari kualitas pembangunan, banyaknya kesempatan ekonomi yang tercipta, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara," tutupnya.
LKPP: Pengusaha Lokal Tidak Akan Dimatikan
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyabudi Arijanta, menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang akan diwajibkan melalui Peraturan Presiden tentang Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan bertujuan mematikan pengusaha lokal maupun usaha kecil.
Sebaliknya, konsolidasi pengadaan justru diarahkan untuk membuka peluang lebih besar bagi pengusaha daerah agar dapat terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah.
Setyabudi menyebutkan, target efisiensi pengadaan nasional pada 2027 mencapai Rp400 triliun dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui konsolidasi pengadaan.
Meski demikian, kebijakan keberpihakan terhadap pengusaha lokal tetap dipertahankan. Paket pekerjaan hingga Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi pengusaha lokal bidang konstruksi, sedangkan paket hingga Rp7,5 miliar diperuntukkan bagi pengusaha tingkat provinsi. Sementara paket di atas nilai tersebut dapat diikuti usaha kecil secara nasional.
Ia juga menilai Maluku Utara menjadi daerah pertama yang melakukan terobosan melalui kegiatan Market Sounding untuk mempercepat pengadaan sektor konstruksi.
Menurut Setyabudi, Market Sounding merupakan tahapan penting untuk melakukan survei pasar sebelum proses pengadaan dilaksanakan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat memetakan ketersediaan material, penyedia jasa, hingga kebutuhan alat berat di Maluku Utara. Data itu nantinya menjadi dasar untuk membuka akses pengusaha lokal ke dalam katalog elektronik.
Dengan demikian, pengusaha daerah tidak harus terus-menerus mengikuti proses tender untuk mendapatkan pekerjaan.
Setyabudi juga menyoroti kondisi yang selama ini dihadapi pengusaha lokal. Ia menyebut pengusaha daerah kerap hanya mendapatkan sisa pekerjaan, sementara proyek-proyek besar lebih banyak didominasi BUMN Karya.
Kondisi tersebut dinilai turut berdampak terhadap kualitas pekerjaan konstruksi.
Melalui konsolidasi dan Market Sounding, ia berharap belanja APBD benar-benar berputar di Maluku Utara. Pengusaha lokal harus mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menikmati manfaat pembangunan di daerahnya sendiri.
Dengan begitu, pengadaan pemerintah tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan, memperkuat kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.