APEKSI Bongkar Persoalan Legislasi Daerah, Tauhid Usulkan Enam Pilar Reformasi

Wali Kota Ternate, yang juga Wakil Ketua II APEKSI saat menghadiri Dialog Nasional bersama Badan Legislasi Daerah DPD RI. Foto: Nizar

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang menghambat produktivitas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat pemerintah kota.

Persoalan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia (SDM), panjangnya proses birokrasi, hingga beban regulasi dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Dalam pemaparannya, Tauhid menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas pembentukan regulasi daerah bukan disebabkan minimnya kemauan pemerintah kota. Namun, kondisi tersebut dipengaruhi krisis kapasitas kelembagaan serta meningkatnya beban regulasi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil inventarisasi APEKSI terhadap sejumlah kota anggota, realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2025 hanya mencapai sekitar 49,5 persen atau 51 dari 103 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Angka tersebut kembali menurun pada 2026. Hingga pertengahan November, realisasi pembentukan Perda baru mencapai sekitar 31,1 persen.

APEKSI juga mencatat pembahasan regulasi cenderung menumpuk pada Triwulan IV. Kondisi ini berisiko mengurangi kedalaman kajian dan kualitas substansi peraturan yang dihasilkan.

Persoalan lain adalah kesenjangan implementasi atau regulatory lag. Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat berjalan optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana terlambat diterbitkan atau belum ditetapkan.

Selain itu, evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku atau ex-post review masih sangat terbatas. Sejak 2025, baru sekitar 11 persen Perda yang telah dievaluasi.

Dari hasil kajian tersebut, APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang menghambat pembentukan regulasi di pemerintah kota.

Pertama, perubahan regulasi pemerintah pusat yang berlangsung cepat tanpa sistem peringatan dini (early warning). Kebijakan terkait Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), Barang Milik Daerah (BMD), penataan perangkat daerah hingga penyesuaian ketentuan pidana kerap berubah tanpa disertai informasi resmi sejak awal.

Akibatnya, pemerintah kota selama ini lebih banyak mengandalkan informasi informal, seperti grup komunikasi kepala bagian hukum maupun pemberitaan media massa.

Kedua, panjangnya rantai birokrasi dan belum seragamnya standar harmonisasi regulasi. Proses harmonisasi, fasilitasi gubernur hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu panjang tanpa standar batas waktu yang mengikat.

Ketiga, keterbatasan SDM perancang peraturan perundang-undangan dan anggaran legislasi. Bahkan, terdapat pemerintah kota yang belum memiliki tenaga fungsional perancang, meskipun harus menangani puluhan Raperda dan Raperkada setiap tahun. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga ahli hukum di DPRD.

Keempat, munculnya mandat baru dari pemerintah pusat tanpa kejelasan dukungan pendanaan atau unfunded mandates. Pemerintah daerah kerap dibebani kewajiban membentuk kelembagaan maupun menjalankan program baru tanpa disertai skema pendanaan yang memadai.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, APEKSI melalui Tauhid Soleman mengusulkan enam pilar reformasi legislasi daerah yang diharapkan mendapat dukungan BULD DPD RI dan pemerintah pusat.

Pilar pertama adalah membangun sistem peringatan dini melalui kanal notifikasi resmi dan terintegrasi untuk menyampaikan perubahan kebijakan pusat. Selain itu, pedoman teknis diharapkan dapat diterbitkan bersamaan dengan regulasi induknya agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam pelaksanaan.

Pilar kedua, menyatukan standar harmonisasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah provinsi. APEKSI mengusulkan adanya batas waktu maksimal 7–10 hari kerja untuk setiap tahapan.

Pilar ketiga, menerapkan prinsip money follows function. Artinya, setiap pelimpahan kewenangan maupun mandat baru dari pemerintah pusat harus disertai kejelasan skema pendanaan bagi daerah.

Pilar keempat adalah memperkuat kapasitas kelembagaan melalui afirmasi formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyediaan bank templat Perda atau model law, serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana.

Pilar kelima, memperkuat partisipasi publik melalui panduan baku dan platform uji publik daring agar masyarakat memiliki ruang lebih luas dalam menyampaikan aspirasi terhadap rancangan regulasi.

Sementara pilar keenam adalah transparansi pembiayaan legislasi melalui standardisasi pos anggaran pembentukan regulasi yang jelas dan seragam di setiap daerah.

Melalui dialog nasional tersebut, APEKSI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis BULD DPD RI dan pemerintah pusat. Organisasi ini juga siap menjadi pusat berbagi dokumen model Perda serta praktik baik antarkota.

APEKSI berharap enam pilar reformasi tersebut dapat memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kualitas produk hukum, serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan perkotaan.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga