Organda Halmahera Tengah Desak Pemda Naikkan Harga Tarif Angkutan

Weda Hpost – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Halmahera Tengah, meminta Pemerintah Daerah secepatnya membahas tarif angkutan darat.

Wakil Ketua I DPC Organda Halteng, Helmi Kasim mengatakan pihaknya bersama sejumlah anggota tadi sudah berdiskusi dengan Kabid Perhubungan Darat Halteng, Dwi Sulistiawan dalam rangka menyikapi harga BBM yang naik ini.

"Kami menunggu Pemda melakukan koordinasi secepat mungkin untuk duduk bersama agar membahas hal ini," kata Helmi kepada Halmaherapost.com, Minggu 04 September 2022.

Mewakili pihaknya, Helmi meminta agar harga tiket trayek Weda-Weda Tengah tarifnya berkisar pada harga Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per orang, Weda-Weda Utara sebesar Rp140 ribu sampai Rp150 ribu, sementara dari Weda-Patani Barat sebesar Rp.300 ribu.

Baca Juga:

---

Harga BBM Naik, Bagaimana Dampaknya ke Ekonomi?

---

Harga Tiket Kapal Holly Mary Rute Ternate-Morotai Naik 32 Persen, Ini Rinciannya

---

Kapolres Ternate: Oknum Polisi yang Kedapatan Main BBM akan Ditindak

---

Sebelumnya, harga tiket dari Weda-Weda Tengah yang dibahas bersama dengan Pemkab kemarin sebesar Rp.87 ribu, Weda-Weda Utara sebesar Rp.94 ribu.

Kemudian untuk Weda-Loleo, Tikep, lanjut Helmi, trayek Weda-Loleo itu antarKabupaten/Kota jadi nanti harga tiketnya secepatnya diatur oleh Pemprov Malut.

"Kami sampaikan di Kabid Darat Halteng untuk menjadi pertimbangan kalau boleh disampaikan ke Perhubungan Malut agar tarif yang dari Weda-Loleo yang sebelumnya Rp120 ribu, kalau bisa dibulatkan menjadi Rp150 ribu," cetus Helmi.

"Pemda Halteng dan Pemprov Malut secepatnya duduk bersama bahas masalah ini. Secepatnya ambil langkah karena kepetusan kenaikan BBM juga sudah keluar," lanjutnya.

Helmi bilang, pada kenaikan harga BBM sebelumnya, ada juga kendala lantaran hasil rapat pihaknya membahas kenaikan tarif, Pemerintah memutuskan dengan banyak pertimbangan, kemudian tidak membuat SK yang perlu disampaikan di setiap kecamatan.

Karena itu, menurut dia, harus dilakukan agar setiap kecamatan dapat mengetahui tarifnya masing-masing.

"Sebab ketika kami para sopir tagih harga tiket ke penumpang, mereka kemudian membantah dengan harga tersebut," ungkapnya.

Organda Halteng pum meminta agar Pemerintah lebih serius menetapkan tarif angkutan menyusul kenaikan harga BBM tersebut sehingga dapat berjalan lancar.

Ia menambahkan, ada kendala juga bagi mereka saat melakukan pengisian BBM di SPBU, yang pelayanan mereka terkesan buruk.

"Jadi dua SPBU yang ada ini untuk transportasi pelayanan penumpang tidak diberikan BBM jenis Pertalite. Kami selalu dapatkan di lapangan secara umum hanya BBM jenis Pertamax, ini juga akan menjadi kendala," ungkapnya.

Pemerintah juga harus selalu melakukan kontrol untuk para pengecer yang ada di Halteng, karena mereka itu membuat harga dengan sesuka hati.

"Apa lagi BBM saat ini mengalami kenaikan, pertalite saja dengan harga Rp.10 ribu. Itu harga untuk SPBU, bagaimana nanti dengan harga depot yang tidak terkontrol oleh pemerintah," tandasnya.