Aktivis Soroti Kinerja DP3KB Halmahera Selatan yang Dinilai Tak Inovatif

Aktivis perempuan Halmahera Selatan, Santi Yallo, mengkritik kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang dinilai tidak inovatif dalam merancang program perlindungan.

Ia menilai dinas tersebut gagal menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak terjadi di sejumlah desa.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam menangani kasus kekerasan yang masih kerap terjadi di beberapa desa di Halmahera Selatan. Ia menilai penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini belum maksimal.

"Kasus kekerasan seksual yang terjadi harus disikapi dengan serius, karena berdampak pada masa depan anak sebagai generasi penerus. Ini bukan hanya soal pengawasan orang tua, tetapi juga tanggung jawab pemerintah melalui dinas terkait," ujar Santi.

Santi menyayangkan kinerja DP3KB yang menurutnya belum memiliki konsep strategis yang jelas, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Anak adalah pesan hidup yang kita kirim ke masa depan yang tidak kita lihat. Namun, kekerasan terus terjadi karena lemahnya perhatian dari berbagai pihak, termasuk dinas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal ini. Kami melihat DP3KB belum menunjukkan upaya maksimal dan inovatif," tegasnya.

Ia juga menyoroti kegiatan sosialisasi yang dilakukan DP3KB, yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan. Menurutnya, sosialisasi tidak cukup dilakukan hanya melalui media sosial atau penyebaran stiker.

"Sosialisasi harus menyentuh langsung masyarakat, terutama di sekolah dan lingkungan keluarga. Pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga adalah kunci untuk mencegah terjadinya kekerasan," ujarnya.

Santi mendorong DP3KB untuk menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah desa dalam membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat desa. Satgas tersebut diharapkan dapat menyampaikan edukasi kepada masyarakat secara langsung melalui ketua RT atau perangkat desa lainnya.

"Program perlindungan terhadap perempuan dan anak harus berkelanjutan. Jangan hanya fokus pada program keluarga berencana. Keluarga berencana akan berjalan baik jika keluarga terlindungi secara fisik dan mental," tambahnya.

Untuk itu Santi meminta pemerintah daerah agar segera mengevaluasi kinerja DP3KB serta memastikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan berjalan tegas dan memberikan efek jera.