Program OPD Dinilai Gagal, DPRD Ternate Soroti Masalah Serius

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Ternate memberikan catatan khusus kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ternate Tahun 2024 yang memasuki hari ketiga.

Rapat tersebut menghadirkan beberapa OPD, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Perikanan dan Kelautan.

Ketua Pansus DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahruddin, menyampaikan bahwa beberapa OPD diberikan catatan penting terkait pelaksanaan program yang belum maksimal, serta diminta menambahkan sejumlah item untuk mendukung program lanjutan tahun anggaran 2025.

“Dalam rapat bersama OPD hari ini, kami memberikan catatan penting, terutama terkait sumber daya, seperti UMKM dan IKM yang kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Dinas terkait belum menyediakan pasar, sehingga para pelaku UMKM dan IKM masih bingung ke mana harus menjual produknya. Kami mendorong agar ke depan ada pendampingan serius dari pemerintah sehingga produksi mereka bisa menjadi tanggung jawab bersama,” jelas Junaidi.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa persoalan ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kota Ternate agar memperkuat peran pendampingan terhadap kelompok-kelompok usaha. Pemerintah, katanya, perlu hadir menyediakan akses pasar, agar para pelaku ekonomi tidak lagi mengalami kebingungan.

Selain itu, Junaidi juga menyoroti program-program di Dinas Ketenagakerjaan seperti pengembangan home industry, ekonomi kreatif, pedagang kuliner, komunitas musik, hingga content creator. Menurutnya, sektor-sektor ini harus dikelola dengan serius dan profesional karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

“Pengelolaan di sektor-sektor ini perlu dibenahi. Diperlukan pendampingan dari hulu ke hilir agar para pelaku ekonomi lebih mudah berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Tak kalah penting, Junaidi juga menyoroti kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan. Ia menilai, pengembangan sektor perikanan laut di Kota Ternate harus ditingkatkan, terutama pada aspek budidaya.

“Kita di Kota Ternate masih sangat bergantung pada perikanan tangkap. Sudah saatnya ada inovasi dan pembaruan dalam pembudidayaan perikanan laut,” ujarnya.

Junaidi menjelaskan bahwa dalam rencana strategis tahun 2026, pembudidayaan perikanan akan difokuskan di tiga pulau terluar, yakni Pulau Moti, Pulau Hiri, dan Pulau Batang Dua. Saat ini, budidaya ikan dengan sistem keramba baru tersedia di Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti.

“Kita harapkan budidaya perikanan laut ini bisa dikembangkan lebih luas agar Kota Ternate tidak lagi terlalu bergantung pada hasil tangkapan laut,” pungkasnya.